Meninggalnya lima peserta dalam pelatihan berbasis militer Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) memicu desakan agar pemerintah segera mengevaluasi penyelenggaraan program tersebut. DPR menilai pemerintah tidak cukup menyebut peristiwa itu sebagai musibah, melainkan harus mengusut penyebabnya secara menyeluruh untuk memastikan tidak terjadi kelalaian maupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
A
nggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (28/6/2026) meminta pemerintah menghentikan sementara seluruh pelatihan berbasis militer dalam Program SPPI hingga proses investigasi selesai dilakukan.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk menjamin keselamatan peserta lain sekaligus memberi ruang bagi penyelidikan yang objektif dan transparan.
“Pelatihan harus dihentikan sementara sampai investigasi selesai. Negara tidak cukup menyatakan ini sebagai musibah, tetapi wajib membuktikan seluruh standar perlindungan terhadap peserta telah dipenuhi,” ujar Saadiah.
Ia menegaskan, penghentian sementara bukan berarti menghentikan program secara permanen, melainkan bentuk kehati-hatian agar seluruh aspek keselamatan peserta dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Saadiah juga meminta pemerintah melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama tim investigasi independen untuk mengungkap penyebab kematian para peserta. Menurut dia, keterlibatan lembaga independen penting agar hasil penyelidikan memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Komnas HAM harus dilibatkan dalam penyelidikan bersama tim investigasi independen. Proses ini penting agar penyebab kematian para peserta diungkap secara objektif dan transparan,” katanya.
Selain Komnas HAM, ia mengusulkan agar tim investigasi melibatkan unsur kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta tenaga profesional yang memiliki kompetensi mengaudit pelaksanaan program pemerintah.
Menurut Saadiah, apabila investigasi menemukan adanya kelalaian sistemik atau metode pelatihan yang tidak proporsional, kasus tersebut berpotensi berkembang menjadi dugaan pelanggaran HAM. Karena itu, seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Apabila ditemukan adanya kelalaian sistemik atau metode pelatihan yang tidak proporsional, kasus ini dapat berkembang menjadi dugaan pelanggaran HAM. Semua pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Saadiah mengingatkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, setiap program pemerintah yang melibatkan masyarakat sipil harus mengedepankan prinsip perlindungan peserta.
Ia juga mendorong pemerintah menyusun standar nasional pelatihan bagi peserta sipil, termasuk mewajibkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum mengikuti aktivitas fisik yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Menurut dia, seluruh peserta program pemerintah, termasuk calon manajer yang direkrut dari masyarakat sipil, berhak memperoleh lingkungan pelatihan yang aman sesuai prinsip keselamatan kerja yang berlaku secara nasional maupun internasional.
Komisi XIII DPR, lanjut Saadiah, akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah dan penyelenggara Program SPPI. Selain itu, DPR juga akan mendorong dilakukannya audit kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM serta mengevaluasi dasar hukum penerapan latihan bergaya militer bagi peserta yang berasal dari kalangan sipil.
“Kami akan meminta penjelasan pemerintah dan penyelenggara serta mendorong audit kepatuhan HAM. Dasar hukum penggunaan latihan militer bagi peserta sipil juga harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Saadiah.