Di tengah meningkatnya kritik dari kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, dan sejumlah kalangan terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, menilai Indonesia saat ini sedang berada dalam fase transformasi besar yang kerap memunculkan kegelisahan publik.
Menurut Fahri, yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini, berbagai gejolak politik dan sosial yang berkembang belakangan perlu dibaca secara jernih agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai kondisi bangsa. Ia menilai sejumlah kritik yang muncul, termasuk tudingan kembalinya praktik otoritarianisme, perlu ditempatkan dalam konteks perubahan besar yang sedang dijalankan pemerintah.
“Pertanyaan yang muncul sekarang adalah apakah yang terjadi merupakan persoalan serius atau hanya riak-riak yang biasa dalam proses perubahan. Ini perlu didiskusikan secara terbuka agar publik memahami situasi yang sebenarnya,” kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (21/6/2026).
Fahri mengakui adanya dinamika politik berupa kritik dan perlawanan dari sebagian kelompok oposisi, organisasi masyarakat sipil, hingga mahasiswa. Namun, menurut dia, fenomena tersebut merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa setiap perdebatan publik seharusnya diarahkan pada kepentingan bangsa secara keseluruhan, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, masyarakat perlu memahami secara utuh arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintahan Prabowo.
“Apakah ini situasi yang mirip dengan 1998? Apakah benar ada gejala otoritarianisme? Atau sebenarnya yang terjadi adalah kegelisahan akibat perubahan ekonomi dan sosial yang sedang berlangsung?” ujar Fahri.
Membaca Arah Transformasi Prabowo
Fahri mengatakan dirinya memahami cara berpikir Presiden Prabowo karena telah mengenalnya selama puluhan tahun, termasuk pernah menjadi juru bicara dalam beberapa pemilihan presiden yang diikuti Prabowo.
Selain itu, ia mengaku mempelajari gagasan ekonomi yang berkembang dalam lingkungan keluarga Prabowo, mulai dari pemikiran kakeknya, Margono Djojohadikusumo, hingga ayahnya, ekonom Sumitro Djojohadikusumo.
Menurut Fahri, berbagai kebijakan yang kini dijalankan Presiden Prabowo sejatinya merupakan implementasi dari gagasan yang telah lama disampaikan dalam berbagai tulisan dan buku, terutama Paradoks Indonesia serta Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menilai Prabowo berupaya melakukan koreksi terhadap berbagai persoalan struktural yang selama ini menghambat kemajuan Indonesia, khususnya kebocoran sumber daya alam dan ketimpangan ekonomi.
“Kalau ada yang terkejut dengan langkah-langkah besar yang dilakukan Presiden Prabowo, mungkin mereka belum membaca pemikiran beliau sejak lama. Gagasan tentang menghentikan kebocoran kekayaan negara dan memperkuat ekonomi rakyat sudah menjadi bagian dari pemikirannya bertahun-tahun,” kata Fahri.
Negara Harus Mengendalikan Sumber Daya Alam
Dalam pandangan Fahri, salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo adalah memperkuat kontrol negara terhadap pengelolaan sumber daya alam agar manfaat ekonominya lebih besar dirasakan masyarakat.
Ia menilai Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan mineral, energi, perkebunan, perikanan, dan sumber daya strategis lainnya. Namun selama ini, menurut dia, sebagian manfaat ekonomi dari kekayaan tersebut belum sepenuhnya kembali kepada rakyat.
Karena itu, pemerintah melakukan sejumlah langkah penataan, termasuk pembentukan berbagai satuan tugas dan penguatan lembaga yang bertugas mengelola aset serta sumber daya nasional.
“Presiden Prabowo ingin memastikan tidak ada lagi kebocoran besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara harus memiliki kendali yang kuat agar kekayaan nasional benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Program Pemerataan Ekonomi
Fahri juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Menurut dia, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan sosial.
Meski program itu sempat diwarnai kasus hukum yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), Fahri menegaskan bahwa persoalan korupsi harus dipisahkan dari tujuan utama program.
“Kalau ada pejabat yang terlibat kasus hukum, itu harus diproses sesuai aturan. Namun substansi program MBG adalah memastikan pemerataan akses gizi dan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.
Fahri menilai ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar Indonesia. Ia menyebut sebagian besar akses terhadap modal, lahan, sumber daya alam, hingga pembiayaan perbankan masih terkonsentrasi pada kelompok-kelompok ekonomi besar.
Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi salah satu alasan mengapa Prabowo mendorong model pembangunan yang lebih menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan.
Paradoks Indonesia
Fahri mengatakan gagasan utama yang diangkat Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia adalah kenyataan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat belum sebanding dengan potensi tersebut.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang merdeka pada periode yang hampir sama dengan Indonesia, seperti Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan China, kini memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam sebesar Indonesia.
“Paradoksnya adalah kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tetapi belum mampu mengubahnya menjadi kesejahteraan yang merata. Itulah tantangan yang ingin dijawab melalui transformasi yang sedang dijalankan saat ini,” kata Fahri.
Menurut dia, perdebatan yang berkembang saat ini seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses perubahan besar yang tengah berlangsung, bukan semata-mata sebagai gejala kemunduran demokrasi.
“Penting bagi semua pihak untuk membaca situasi secara objektif agar tidak salah dalam mengambil sikap terhadap arah perubahan yang sedang ditempuh bangsa ini,” ujar Fahri.