Plt Gubernur Riau sebut anggaran daerah capai titik terendah akibat UU HKPD. Anggota DPR RI Hendry Munief dorong kepala daerah maksimalkan forum dapil untuk gaet APBN.
Menghadapi tantangan keterbatasan anggaran daerah yang kian mencekik, Provinsi Riau mengambil langkah taktis dengan meresmikan Forum DPR RI Dapil Riau. Wadah baru ini dibentuk sebagai sarana strategis untuk memperkuat posisi tawar Bumi Lancang Kuning di tingkat pusat, sekaligus memaksimalkan peran anggota legislatif dalam memperjuangkan kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggota Komisi VII DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) I Riau, Hendry Munief, menegaskan bahwa forum ini merupakan momentum emas yang harus dimanfaatkan secara agresif oleh seluruh kepala daerah di Riau. Menurutnya, 13 anggota DPR RI yang terpilih dari Riau harus diposisikan sebagai “perpanjangan tangan” resmi pemda untuk menembus dinding birokrasi kementerian di Jakarta.
“Manfaatkan anggota DPR RI sebagai perpanjangan tangan para kepala daerah ke pemerintah pusat karena anggota DPR RI punya peran dalam menjalankan dana APBN,” tegas Hendry Munief dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Jeritan Daerah: Kondisi Fiskal Terendah Sepanjang Sejarah Pegawai
Acara peluncuran forum strategis ini dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi, Ketua DPRD Riau Kaderismanto, serta 12 kepala daerah atau perwakilan kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Kehadiran jajaran pimpinan daerah secara lengkap ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan koordinasi anggaran saat ini. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara blak-blakan mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang sedang dalam fase kritis sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
“Beberapa indikator Provinsi Riau masih rerata di atas nasional. Namun masih banyak yang memerlukan perhatian kita bersama. Kami mengalami keterbatasan anggaran, bahkan selama saya menjadi pegawai, ini yang paling rendah,” ujar SF Hariyanto dengan nada prihatin.
Senada dengan eksekutif, Ketua DPRD Riau Kaderismanto juga menaruh harapan besar pada forum ini. Pihaknya berharap kolaborasi lintas sektor ini mampu menahan laju penurunan angka Transfer ke Daerah (TKD) yang selama ini menjadi urat nadi pembiayaan pembangunan infrastruktur di Riau.
Analisis: Mengapa Inisiatif Riau Harus Ditiru Daerah Lain?
Peluncuran Forum Dapil ini memuat banyak pelajaran penting mengenai dinamika politik anggaran dan otonomi daerah di Indonesia saat ini:
1. Dampak Nyata “Sentralisasi Fiskal” UU HKPD bagi Daerah Kaya Sumber Daya
Kasus yang menimpa Provinsi Riau ini menjadi potret nyata dampak pemberlakuan UU HKPD yang mulai terasa signifikan di tahun 2026. Riau dikenal sebagai salah satu daerah terkaya di Indonesia karena kontribusi minyak bumi, gas, dan perkebunan sawitnya. Namun, ketika kepala daerahnya menjerit bahwa anggaran mereka mencapai “titik terendah sepanjang sejarah,” ini membuktikan adanya formula bagi hasil atau pembagian porsi fiskal yang kian mengetat dari pusat. Restrukturisasi aturan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam UU HKPD memaksa daerah untuk tidak lagi pasif menunggu dana bagi hasil, melainkan harus kreatif melobi proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang didanai langsung oleh APBN.
2. Paradigma Baru Fungsi Anggota DPR: Bukan Sekadar Cari Suara
Selama ini, hubungan antara kepala daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) dan anggota DPR RI dari dapil yang sama sering kali berjalan sendiri-sendiri atau bahkan diwarnai persaingan politik akibat beda partai. Langkah Riau menyatukan 12 kepala daerah kabupaten/kota dengan para anggota DPR RI dalam satu meja formal adalah terobosan politik yang sangat sehat. Ini mengubah paradigma lama; anggota DPR kini dituntut nyata menjadi “sales” bagi daerahnya di komisi-komisi DPR dan kementerian mitra kerja untuk memastikan program pusat turun ke daerah pemilihannya.
3. Solusi Atas Ketimpangan Infrastruktur di Luar Pulau Jawa
Provinsi Riau memiliki tantangan geografis yang berat, mulai dari jalan logistik yang cepat rusak akibat truk bermuatan berat hingga wilayah pesisir yang membutuhkan intervensi penguatan ekonomi. Jika hanya mengandalkan APBD yang sedang sekarat, percepatan pembangunan mustahil terjadi. Forum jeput bola APBN seperti ini adalah kunci. Jika skema ini sukses mendatangkan proyek infrastruktur pusat ke Riau, maka daerah-daerah lain di luar pulau Jawa yang juga mengalami keterbatasan fiskal serupa harus segera meniru cetak biru (blueprint) koordinasi ini.
Peluncuran Forum DPR RI Dapil Riau bukan sekadar acara seremonial, melainkan strategi bertahan hidup (survival strategy) sebuah pemerintah daerah di tengah ketatnya aturan fiskal nasional. Sinergi ini mengaburkan sekat-sekat ego sektoral dan kepartaian demi satu tujuan bersama: menyelamatkan roda pembangunan dan ekonomi masyarakat Riau dari ancaman defisit anggaran.
Bagaimana menurut Anda, apakah pembentukan forum koordinasi dapil seperti ini efektif untuk menembus dominasi alokasi anggaran pusat yang selama ini dinilai sering berpusat di pulau Jawa? Source
