JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cornelis, menyoroti persoalan pertambangan ilegal, konflik agraria, hingga distribusi energi dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani itu, Cornelis menilai persoalan tambang ilegal dan konflik agraria harus segera ditangani secara menyeluruh karena berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama di daerah.
Sebagai mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode, Cornelis mengaku telah lama menghadapi persoalan sengketa lahan dan aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya. Menurut dia, negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil.
“Persoalan pertambangan ilegal dan konflik agraria harus menjadi perhatian serius. Bertahun-tahun saya menghadapi persoalan ini. Oleh sebab itu, negara harus hadir melindungi masyarakat dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil serta berpihak kepada rakyat,” kata Cornelis.
Selain isu pertambangan, Cornelis juga menyoroti pentingnya penambahan kuota BBM dan LPG untuk daerah-daerah yang kerap mengalami kelangkaan energi, terutama wilayah perbatasan, pedalaman, dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat kecil seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM agar tidak terganggu akibat distribusi energi yang tidak merata.
“Mulai dari saat menjadi gubernur hingga sekarang menjadi anggota DPR RI, saya sudah puluhan tahun meminta penambahan kuota BBM beserta pembangunan storage di Kalimantan Barat, namun hingga kini belum terealisasi secara maksimal,” ujarnya.
Cornelis mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan masyarakat di daerah kembali mengalami kesulitan memperoleh BBM maupun LPG subsidi.
“Jangan sampai nelayan, petani, dan pelaku UMKM di daerah kembali kesulitan mendapatkan BBM maupun LPG. Pemerintah harus memastikan distribusi energi berjalan lancar dan tepat sasaran sampai ke daerah-daerah terpencil,” katanya.
Dalam masa persidangan kali ini, DPR RI bersama pemerintah juga akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Terkait agenda tersebut, Cornelis menegaskan pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi di atas kertas, melainkan harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Menurut dia, stabilitas energi dan perlindungan terhadap ekonomi rakyat kecil menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tekanan ekonomi global.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat, bukan hanya terlihat di angka statistik. Yang paling penting adalah lapangan kerja tersedia, daya beli masyarakat terjaga, dan ketimpangan sosial dapat ditekan,” ujar Cornelis. ***
