JAKARTA, PARLE.CO.IDA— Upaya pemerintah membenahi tata kelola ibadah haji mulai mendapat sorotan positif dari sejumlah tokoh nasional. Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan jemaah Indonesia, pembentukan Kementerian Haji pada era Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi langkah baru yang menunjukkan keseriusan negara dalam memperbaiki sistem haji secara menyeluruh.
Mantan Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Fahri Hamzah, menilai pengelolaan haji di bawah pemerintahan Presiden Prabowo mulai menunjukkan perubahan nyata melalui berbagai pembenahan pelayanan dan tata kelola.
Menurut Fahri, pembentukan kementerian khusus yang menangani urusan haji menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi sekadar berbicara soal reformasi pelayanan, tetapi mulai menjalankan langkah konkret yang dirasakan langsung oleh jemaah.
“Dalam urusan haji, pemerintahan Presiden Prabowo tampaknya mulai menunjukkan perbedaan yang jelas, bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret yang langsung dirasakan jemaah,” ujar Fahri melalui akun X miliknya, Minggu (10/5/2026).
Ia menilai sejumlah perbaikan mulai terlihat dari kualitas pelayanan di lapangan, mulai dari penyediaan makanan yang lebih layak, pelayanan yang lebih tertib, hingga kesiapan petugas dalam mendampingi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
Selain itu, Fahri mengapresiasi upaya pemerintah menjaga biaya haji tetap terjangkau di tengah kompleksitas pengelolaan jutaan antrean jemaah Indonesia. Ia berharap sistem antrean haji dapat terus diperbaiki agar masa tunggu keberangkatan yang saat ini mencapai puluhan tahun bisa dipersingkat.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas petugas haji. Menurut dia, pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pelayanan lapangan menjadi langkah yang tepat karena ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik, disiplin, dan koordinasi yang kuat.
“Dulu banyak laporan, petugas haji jangankan menolong, malah ditolong,” kata Fahri.
Fahri menilai pembentukan Kementerian Haji menjadi momentum penting untuk mengatasi persoalan birokrasi yang selama ini dinilai lambat dan tumpang tindih dalam pengelolaan ibadah haji.
“Haji adalah perjalanan spiritual yang kolosal. Di dalamnya banyak elemen logistik dan manajemen spasial yang harus ditangani secara profesional,” ujarnya.
Selain pembenahan pelayanan, Fahri juga mengapresiasi langkah pemerintah menertibkan travel haji yang dinilai tidak amanah. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan janji palsu terkait keberangkatan haji.
Ia turut menyoroti gagasan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah yang dinilai dapat menjadi proyek strategis untuk membantu meringankan beban fisik jemaah selama menjalankan ibadah.
Meski memberikan apresiasi terhadap sejumlah pembenahan yang dilakukan pemerintah, Fahri menegaskan evaluasi harus tetap dilakukan secara berkala agar peningkatan pelayanan haji dapat berjalan konsisten dari tahun ke tahun.
“Jika konsistensi ini dijaga, maka sejarah mungkin akan mencatat bahwa di era Prabowo, pelayanan haji tidak hanya membaik, tetapi naik kelas,” pungkasnya. ***