Mendagri Tito Karnavian tegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat wilayah perbatasan, termasuk renovasi rumah di Sitaro, Sulawesi Utara.
JAKARTA, PARLE.CO.ID – Pemerintah pusat berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, khususnya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. Hal ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan di titik-titik terluar Indonesia.
Dikutip dari laporan ANTARA, Sabtu (11/4/2026), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembangunan ini mencakup pembenahan infrastruktur pemukiman dan penguatan ekonomi masyarakat perbatasan.
“Program dari Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada Pak Ara Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman), saya, Kepala BPS, dan semua untuk bekerja menangani perumahan dan juga meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan,” ujar Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta.
Pernyataan Mendagri tersebut disampaikan pasca inspeksi langsung ke wilayah Sitaro yang belum lama ini dilanda bencana banjir. Kehadiran jajaran menteri kabinet, termasuk Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, bertujuan untuk memastikan bantuan perbaikan rumah rusak segera terealisasi.
Kementerian PKP secara khusus memiliki program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah perbatasan. Kabupaten Sitaro dipilih menjadi lokasi prioritas mengingat dampak bencana banjir yang masif serta angka kemiskinan di daerah tersebut yang dinilai masih cukup tinggi.
Tito menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan strategi pertahanan nasional. Memperkuat wilayah perbatasan dianggap sebagai langkah vital untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kehadiran negara di mata masyarakat lokal maupun internasional.
“(Kebijakan ini sebagai upaya) menjaga daerah perbatasan sebagai buffer zone keamanan, pertahanan, juga untuk keadilan rakyat agar nasionalisme meningkat, negara hadir,” tegas Tito.
Melalui sinergi antar-lembaga, pemerintah berharap pembangunan di Sitaro dapat menjadi model penguatan wilayah perbatasan yang mandiri dan memiliki ketahanan terhadap ancaman dari luar maupun bencana alam.
Analisis Redaksi Parle.co.id: Pergeseran Paradigma
Langkah Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait yang turun langsung ke Sitaro menunjukkan pergeseran paradigma pembangunan dari “Jawansentris” menuju pembangunan berbasis pinggiran yang sangat kuat di era Presiden Prabowo. Analisis kami melihat kebijakan ini sebagai bentuk implementasi nyata dari doktrin keamanan nasional yang mengintegrasikan kesejahteraan sosial dengan pertahanan kedaulatan.
Ada tiga elemen strategis yang patut dicermati:
-
Perbatasan Indonesia-Filipina di Sitaro adalah jalur krusial. Dengan memperbaiki standar hidup masyarakat melalui program rumah layak huni, pemerintah secara tidak langsung menutup celah masuknya pengaruh negatif atau aktivitas ilegal di wilayah perbatasan.
-
Respons cepat menteri kabinet dalam menangani dampak banjir di wilayah terluar adalah pesan politik yang kuat bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan di Ibu Kota Baru (IKN) atau kota besar, tetapi juga memperhatikan titik-titik rawan bencana di pulau-pulau kecil.
-
Pelibatan Kepala BPS dalam kunjungan ini menandakan bahwa pemerintah ingin pembangunan perbatasan didasarkan pada data kemiskinan dan kebutuhan riil, bukan sekadar proyek mercusuar tanpa dampak ekonomi yang jelas bagi warga lokal.
Ke depannya, Sitaro diharapkan bukan lagi dianggap sebagai “pintu belakang” yang terabaikan, melainkan “teras depan” yang mencerminkan martabat dan kesigapan pembangunan Indonesia. ****