BerandaLegislatifWakil Ketua MPR Merespons Sekaligus Mengapresiasi Deklarasi Beijing

Wakil Ketua MPR Merespons Sekaligus Mengapresiasi Deklarasi Beijing

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Tiongkok memiliki visi ingin menjadi pemain global yang sangat berpengaruh dengan kekuatan politik, ekonomi, dan militernya. Hal ini disinggung Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ketika merespons sekaligus mengapresiasi Deklarasi Beijing, yang diteken kelompok Hamas, Fatah, dan 12 faksi lainnya di Palestina. Mereka sepakat menyudahi perselisihan antarfaksi sekaligus menyatukan tekan membentuk pemerintahan persatuan nasional Palestina.

“Tiongkok juga sudah meredakan ketegangan hubungan politik antara Iran dan Arab Saudi,” tambah Nur Wahid, setelah bertemu dengan perwakilan DPP Himpunan Pemuda Al-Khairiyah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Sebagaimana diketahui, piagam deklarasi yang diteken di Beijing, Tiongkok, pada 23 Juli 2024 itu merupakan unjuk peran Tiongkok sebagai mediator. Sebelumnya faksi-faksi di Palestina itu berseteru, terutama Hamas dan Fatah, yang berkonflik selama 17 tahun, sejak 2007.

“Bersatunya berbagai faksi tersebut sangat positif. Deklarasi Beijing momentum untuk bersatu kembali melawan kejahatan Israel,” tandas Hidayat. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Hetifah Sjaifudian Minta Penjelasan Lengkap Soal Dasar Hukum Universitas Republik Indonesia

Rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) memasuki babak baru, setelah Komisi X DPR RI...

Kematian Sutrimo Jadi Sorotan, Komisi III DPR Minta Bareskrim Polri Ungkap Fakta

Meninggalnya Sutrimo, Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus),...

Andar Amin Harahap Minta Masyarakat Maksimalkan Layanan Digital ATR/BPN

Di tengah upaya pemerintah mempercepat reformasi sektor agraria, pemanfaatan layanan pertanahan yang mudah, cepat,...

Koalisi Sipil Tolak Aparat Awasi Pajak: Negara Bukan Debt Collector !

Penolakan terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan...

More like this

Hetifah Sjaifudian Minta Penjelasan Lengkap Soal Dasar Hukum Universitas Republik Indonesia

Rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) memasuki babak baru, setelah Komisi X DPR RI...

Kematian Sutrimo Jadi Sorotan, Komisi III DPR Minta Bareskrim Polri Ungkap Fakta

Meninggalnya Sutrimo, Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus),...

Andar Amin Harahap Minta Masyarakat Maksimalkan Layanan Digital ATR/BPN

Di tengah upaya pemerintah mempercepat reformasi sektor agraria, pemanfaatan layanan pertanahan yang mudah, cepat,...