BerandaLegislatifKuota Mudik Kapal Gratis Jangan Jawasentris, Legislator PKS Desak Pemerataan hingga Maluku...

Kuota Mudik Kapal Gratis Jangan Jawasentris, Legislator PKS Desak Pemerataan hingga Maluku dan Papua

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Di tengah meningkatnya kebutuhan transportasi laut menjelang Lebaran 2026, sorotan muncul terhadap distribusi kuota tiket kapal gratis yang dinilai belum merata. Program stimulus angkutan laut yang digulirkan pemerintah disebut masih terpusat di Pulau Jawa dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat kepulauan di Indonesia timur.

Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, mendesak pemerintah agar memastikan kebijakan mudik gratis dan diskon tiket kapal laut dapat diakses secara setara oleh warga di Maluku, Papua, dan kawasan timur lainnya.

“Jangan sampai program tiket gratis dan diskon ini hanya ke arah Jawa saja. Masyarakat di Maluku, Papua, dan wilayah timur lainnya juga butuh perhatian yang sama,” ujar Saadiah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2/2026).

Menurut dia, kebijakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya menyentuh masyarakat di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Bagi warga di kawasan timur, kapal laut bukan sekadar alternatif, melainkan jalur utama mobilitas orang dan barang.

Ia menuntut perluasan kuota mudik gratis hingga ke pelosok timur Indonesia agar asas keadilan sosial benar-benar dirasakan merata. Komisi V, kata dia, meminta Kementerian Perhubungan bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mengevaluasi kembali alokasi kuota, terutama pada trayek perintis yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain soal pemerataan kuota, Saadiah juga menyoroti kesiapan layanan di Pelabuhan Tanjung Perak yang menjadi pintu utama arus penumpang dari dan menuju Indonesia timur. Dengan prediksi lonjakan penumpang mencapai puluhan ribu orang, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kapasitas kapal dan kualitas pelayanan di terminal.

“Pelayanan harus ditingkatkan, jangan ada lagi keluhan soal makanan yang tidak layak. Kapasitas juga harus diawasi ketat, jangan dipaksakan melebihi batas,” kata politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Berdasarkan data operasional, PELNI menyiapkan 50.000 tiket gratis kelas ekonomi serta potongan harga 30 persen untuk 25 kapal penugasan pelayanan publik (PSO). Program tersebut berlaku pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026.

Komisi V DPR mencatat dua rute dengan pergerakan penumpang tertinggi dari Jawa Timur, yakni Balikpapan–Surabaya sebanyak 14.025 penumpang dan Makassar–Surabaya 11.714 penumpang. Kedua jalur tersebut diperkirakan menjadi titik krusial pengawasan selama puncak arus mudik Lebaran tahun ini. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Once Mekel Desak Percepat Revitalisasi Taman Budaya demi Dongkrak Ekonomi Kreatif

Di tengah upaya memperkuat ekosistem kebudayaan nasional, keberadaan taman budaya dinilai masih belum dimanfaatkan...

PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Penelusuran aliran dana menjadi salah satu kunci untuk mengungkap dugaan korupsi dan tindak pidana...

Puan Maharani: Sekolah Harus Jadi Ruang Aman, Kasus MAN 3 Padang Tak Boleh Terulang

Di tengah meningkatnya tantangan yang dihadapi remaja di era digital, kasus yang terjadi di...

Harris Turino: Kebocoran APBN Akibat Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino Kurniawan, menilai persoalan...

More like this

Once Mekel Desak Percepat Revitalisasi Taman Budaya demi Dongkrak Ekonomi Kreatif

Di tengah upaya memperkuat ekosistem kebudayaan nasional, keberadaan taman budaya dinilai masih belum dimanfaatkan...

PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Penelusuran aliran dana menjadi salah satu kunci untuk mengungkap dugaan korupsi dan tindak pidana...

Puan Maharani: Sekolah Harus Jadi Ruang Aman, Kasus MAN 3 Padang Tak Boleh Terulang

Di tengah meningkatnya tantangan yang dihadapi remaja di era digital, kasus yang terjadi di...