JAKARTA, PARLE.CO.ID — Harga tiket penerbangan domestik yang masih tinggi kembali menuai sorotan dari parlemen. Di tengah kebutuhan mendesak akan konektivitas antarwilayah di negara kepulauan, biaya terbang di dalam negeri dinilai kian membebani masyarakat dan berpotensi menghambat mobilitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, mengatakan mahalnya tiket pesawat telah menjadi keluhan yang berulang disampaikan masyarakat. Dalam sejumlah kasus, ia menyoroti anomali harga di mana tiket penerbangan domestik justru lebih mahal dibandingkan rute internasional dengan jarak tempuh yang relatif dekat.
“Kondisi ini tentu tidak ideal. Penerbangan domestik seharusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan justru menjadi moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas,” ujar Saadiah dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).
Menurut Saadiah, tingginya harga tiket pesawat tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural yang selama ini belum terselesaikan. Mulai dari mahalnya harga avtur, beban pajak pada tiket dan bahan bakar penerbangan, hingga biaya perawatan pesawat yang masih bergantung pada komponen impor.
“Biaya avtur yang tinggi, pengenaan PPN pada tiket dan bahan bakar penerbangan domestik, serta mahalnya biaya maintenance akibat ketergantungan impor, semuanya berkontribusi langsung terhadap harga tiket yang akhirnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa transportasi udara memiliki peran strategis dalam membuka akses ekonomi daerah, mendorong pertumbuhan pariwisata, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menopang pemerataan pembangunan nasional. Karena itu, kebijakan tarif penerbangan, menurutnya, tidak semata-mata dilihat dari perspektif bisnis maskapai.
“Bagi banyak daerah, terutama di Indonesia Timur dan wilayah kepulauan, pesawat bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan utama. Ketika tiket mahal, akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi ikut terhambat,” ujar Saadiah.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Saadiah mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan penerbangan secara menyeluruh. Ia secara khusus meminta evaluasi terhadap tarif batas atas dan batas bawah, serta peninjauan kembali beban fiskal yang selama ini melekat pada penerbangan domestik.
Saadiah berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar harga tiket pesawat dalam negeri lebih terjangkau dan mencerminkan keadilan akses bagi seluruh warga negara.
“Penerbangan domestik membawa manfaat besar bagi konektivitas nasional, pertumbuhan pariwisata, dan perekonomian daerah. Sudah saatnya akses transportasi udara menjadi lebih adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya menutup pernyataan. ***