BerandaEksekutifPenyerapan Anggaran Ketahanan Pangan Baru 50,9 Persen, Pemerintah Jan

Penyerapan Anggaran Ketahanan Pangan Baru 50,9 Persen, Pemerintah Jan

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran ketahanan pangan hingga 8 September 2025 baru mencapai Rp73,6 triliun atau 50,9 persen dari total pagu Rp144,6 triliun. Pemerintah menegaskan, meski penyerapan anggaran masih separuh, upaya pembelian gabah dan beras petani tetap berjalan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9/2025) menjelaskan, alokasi belanja tersebut mencakup Rp39,1 triliun untuk belanja pemerintah pusat, Rp12,4 triliun transfer ke daerah, serta Rp22,1 triliun untuk pembiayaan.

Anggaran digunakan antara lain untuk pembangunan lumbung pangan, ekstensifikasi lahan, penyediaan alsintan (alat dan mesin pertanian) pra panen, jaringan irigasi, bendungan, serta sarana sumber daya air.

“Untuk lumbung pangan, pemerintah telah menggelontorkan Rp14,3 triliun, termasuk cetak sawah dan intensifikasi lahan seluas 160,5 ribu hektare,” ujar Suahasi.

Selain itu, Rp3,3 triliun dialokasikan untuk 37,6 ribu unit alsintan pra panen, Rp3,3 triliun untuk jaringan irigasi, Rp2,1 triliun untuk pembangunan bendungan, dan Rp2,5 triliun untuk sarana prasarana sumber daya air.

Adapun dana Rp22,1 triliun disalurkan ke Perum Bulog untuk menyerap gabah, beras, dan jagung petani. Dari jumlah itu, Rp16,6 triliun digunakan membeli 488,96 ribu ton beras petani, sedangkan Rp5,5 triliun dialokasikan untuk jagung.

Harus Beli Gabah Petani

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, Bulog harus tetap membeli gabah petani dalam negeri dengan harga Rp6.500 per kilogram. “Enggak boleh berhenti. Kasihan petani kita kalau tidak diserap,” kata Amran di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Ia mengingatkan agar Bulog tidak membatasi penyerapan gabah meski cadangan beras pemerintah (CBP) sudah melampaui target. Hingga September 2025, CBP tercatat mencapai 3 juta ton, naik dari rata-rata 1 juta ton per tahun sebelumnya.

“Enggak ada istilah kuota habis. Pemerintah harus jalan terus, penyerapan gabah harus berlanjut,” ujar Amran. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...