BerandaEksekutifKepala OJK, Basuki Hadimuljono: Tak Ada Moratorium IKN

Kepala OJK, Basuki Hadimuljono: Tak Ada Moratorium IKN

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada moratorium proyek pembangunan di IKN. Bahkan, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk percepatan pembangunan sektor yudikatif dan legislatif dalam tiga tahun ke depan.

“Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat. Presiden Prabowo memerintahkan agar pembangunan yudikatif dan legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun. IKN adalah proyek prioritas nasional yang secara hukum telah memiliki Undang-Undang serta anggaran yang sudah disiapkan,” ujar Basuki dalam keterangannya, yang dikutip, Minggu (3/8/2025)

Lanjut eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu, pembangunan jalan di KIPP 1B juga telah dimulai, mengingat sejumlah investasi sudah mulai masuk ke wilayah tersebut.

“Sekarang kita berada di KIPP 1A, terdapat Istana, di sebelah kanan adalah Legislatif, dan di sebelah kiri adalah Yudikatif. Ini semua akan kita bangun dalam tiga tahun. Saat ini pembangunan jalan di KIPP 1B juga sudah dimulai karena di sana ada beberapa investasi yang masuk,” jelas Basuki lagi.

Sementara itu, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto memaparkan bahwa saat ini IKN telah dihuni oleh sekitar 1.200 ASN dan 5.000 pekerja konstruksi, serta dikunjungi ribuan wisatawan lokal setiap harinya.

Dengan potensi jumlah penduduk mencapai 25.000 orang saat kegiatan pemerintahan berjalan penuh, IKN menjadi pasar potensial bagi investor.

“Selain itu, ada ribuan turis lokal yang datang setiap harinya serta kunjungan rutin dari tamu-tamu pemerintah. Ini yang sering ditanyakan investor berapa target market-nya? Kami yakin pengelolaan aset seperti di SCBD bisa diterapkan di sini, melalui kerja sama B2B yang menjanjikan,” ujar Bimo.

Dia menambahkan, Kementerian PANRB telah menyampaikan kepada Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN. Begitu juga, sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal, dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Artha Graha Network, Michael Iskandar menyatakan ketertarikannya, terutama dalam sektor hospitality dan food & beverage (F&B).

“Pembangunan ini sangat menarik. Kami akan pelajari lebih lanjut peluang yang bisa dikembangkan,” ujar Michel. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Edi Purwanto Soroti Empat Titik Lemah Keselamatan Pelayaran, dari Regulator hingga Konsumen

Rangkaian kecelakaan kapal penumpang di perairan Indonesia kembali menyoroti persoalan keselamatan pelayaran yang dinilai...

RUU Reforma Agraria Disepakati ke Paripurna, DPR Soroti Pembatasan Penguasaan Tanah Korporasi

Upaya membenahi ketimpangan penguasaan tanah dan mempercepat penyelesaian konflik agraria memasuki tahap baru setelah...

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...

Legislator PKS Apresiasi Polda Jatim Tangani Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 tidak hanya menyangkut pencarian dan pertolongan korban,...

More like this

Edi Purwanto Soroti Empat Titik Lemah Keselamatan Pelayaran, dari Regulator hingga Konsumen

Rangkaian kecelakaan kapal penumpang di perairan Indonesia kembali menyoroti persoalan keselamatan pelayaran yang dinilai...

RUU Reforma Agraria Disepakati ke Paripurna, DPR Soroti Pembatasan Penguasaan Tanah Korporasi

Upaya membenahi ketimpangan penguasaan tanah dan mempercepat penyelesaian konflik agraria memasuki tahap baru setelah...

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...