JAKARTA, PARLE.CO.ID – Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kanti W. Janis menilai sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari sudah tepat. Namun, dia menyayangkan pemecatan itu terlambat mengingat Hasyim sudah berkali-kali mendapatkan sanksi, termasuk peringatan keras terakhir.

“Hasyim seolah dipertahankan dengan segala kejahatan dan kelalaian yang dilakukan demi menjaga posisi orang lain,” kata Kanti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/7/2024) menanggapi keputusan DPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Aktivis perempuan itu meminta ketua KPU pengganti Hasyim dapat berperspektif gender, sehingga kasus serupa tak kembali terulang. Dia juga mengingatkan bahwa perempuan dalam penyelenggaraan pemilu kerap mendapatkan diskriminasi berlapis, termasuk kekerasan seksual.

“Kami berharap agar ketua KPU berikutnya adalah perempuan. Apabila ketua KPU adalah perempuan halangan-halangan tersebut bisa dicegah maupun ditindak cepat,” pungkasnya.

Diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang etiknya, telah memutuskan pemecatan tetap untuk Hasyim Asy’ari dari jabatan Ketua KPU, terkait kasus dugaan asusila.
Selain itu, DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam Sidang Pembacaan Putusannya di Gedung DKPP Jakarta, Rabu (4/7/2024). ***