BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

Sabtu, 18 April 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

    Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

    Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

    BerandaLegislatifWakil Ketua MPR Eddy Soeparno Desak Aksi Cepat Atasi Karhutla di Riau

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Desak Aksi Cepat Atasi Karhutla di Riau

    -

    Kebakaran Hutan Meluas di Riau, Pemerintah Diminta Bertindak Terpadu dan Cegah Bencana Berulang

    Pentingnya Pencegahan dan Penegakan Hukum

    RIAU, PARLE.CO.ID —  Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda wilayah Provinsi Riau dalam skala yang mengkhawatirkan. Titik-titik api terpantau muncul di sejumlah kabupaten seperti Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Kampar, dan Pelalawan. Kondisi ini memantik perhatian serius dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Eddy mendorong agar kementerian dan lembaga terkait segera mengambil langkah cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, keterlambatan penanganan bisa menyebabkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan lingkungan, apalagi situasi kini sudah memasuki musim kemarau.

    “Saya melihat Pak Kapolda Riau dan jajaran sudah bertindak langsung untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini. Perlu atensi yang lebih luas agar titik api segera padam dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Titik Api Meluas, Karhutla Ancam Provinsi Riau

    Data dari lapangan menunjukkan bahwa titik-titik api karhutla menyebar di lima kabupaten utama, menciptakan kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas warga dan berpotensi mengganggu sektor transportasi, kesehatan, hingga pendidikan.

    Wakil Ketua Umum PAN ini menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Polda Riau dalam merespons situasi darurat. Namun, ia menekankan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya oleh aparat di daerah, melainkan harus menjadi agenda nasional.

    Butuh Sinergi Nasional Atasi Kebakaran Hutan

    Sebagai Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Eddy menekankan perlunya manajemen terintegrasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penanganan karhutla bukan sekadar teknis pemadaman api, tapi juga mencerminkan kemampuan tata kelola negara.

    “Kebakaran hutan dan lahan harus diselesaikan dengan manajemen yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga serta antara pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya.

    Komitmen Iklim Indonesia Dipertaruhkan

    Eddy mengingatkan bahwa komitmen Indonesia terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan global dapat dinilai dari cara negara ini menjaga hutannya. Menurutnya, Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia memegang peran penting dalam mengatasi krisis iklim.

    “Apa yang terjadi pada hutan di Indonesia akan berdampak bukan hanya di Indonesia tapi juga pada dampak perubahan iklim secara global,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Eddy menyoroti perlunya pendekatan yang lebih sistematis terhadap pencegahan karhutla. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan maupun sumber-sumber kebakaran lainnya, termasuk pengelolaan limbah yang rawan terbakar.

    “Waktu dan periode kebakaran hutan dan lahan di setiap tahunnya selalu sama dan berdekatan. Karena itu harapannya ke depan kita bisa melakukan pencegahan sebelum bencana terjadi,” tegas Eddy.

    Sebagai Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy juga menyerukan agar pemerintah tidak terjebak pada pola reaktif, melainkan membangun sistem deteksi dini dan kesiapsiagaan yang kuat. Menurutnya, jika upaya pencegahan terus diabaikan, maka kerugian akibat kebakaran hutan akan terus terulang setiap tahunnya.  (P-01)

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI