JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, mendorong kota-kota padat di Indonesia, untuk mencontoh strategi pembangunan hunian vertikal yang telah diterapkan Singapura sejak dekade 1980-an. Menurut Fahri, negara tetangga tersebut berhasil mengoptimalkan keterbatasan lahan dengan membangun hunian hingga 30 lantai, jauh melampaui konsep perumahan rendah 3–5 lantai yang sebelumnya lazim.

Melalui siaran pers yang dirilis Minggu (6/7/2025), Fahri menilai pendekatan serupa mendesak diterapkan di kota-kota besar Indonesia, guna menjawab krisis backlog perumahan nasional, mengingat lahan di wilayah perkotaan semakin sempit.

“Kita perlu membiasakan diri dengan konsep vertical housing, namun tetap dengan perencanaan matang agar masyarakat tidak harus direlokasi jauh dari aktivitas mereka,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu lagi.

Ia mencontohkan proyek Kampung Cibangkok di Bandung, rancangan Sekolah Arsitektur dan Kebijakan Publik ITB, sebagai model perumahan terintegrasi. Dari total lahan 5 hektare, hanya 1,5 hektare digunakan untuk bangunan vertikal, sementara 3,5 hektare lainnya dikembangkan secara ekonomis dengan potensi nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

“Model konsolidasi lahan tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian layak secara gratis. Dan untuk, skema pembiayaannya dikembangkan melalui kerja sama multi-pihak, termasuk perbankan, pemerintah, dan koperasi lokal,” sebutnya.

Peran Penting Koperasi

Wamen PKP Fahri Hamzah juga menyoroti peran penting lembaga koperasi dalam mendukung proyek perumahan vertikal. Salah satunya adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dapat diberdayakan untuk menyediakan layanan simpan pinjam sekaligus menyalurkan material bangunan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kalau tanahnya kita konsolidasikan, perizinan dipercepat, dan pembiayaan dijalankan dengan skema off-taker, maka pembangunan rumah vertikal bisa selesai dalam waktu singkat. Bahkan bangunan empat lantai bisa rampung hanya dalam dua bulan,” ujar Fahri.

Bahkan, ia menekankan bahwa transformasi ini perlu dikawal lewat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, kampus, dan masyarakat agar tidak menjadi proyek elit yang menjauhkan warga dari pusat kehidupan ekonomi. ***