Angka Putus Sekolah SLTA Capai 20%, Program PKK dan PKW Jadi Solusi Awal, Tapi Butuh Kurikulum yang Relevan
Tingkatkan Daya Saing SDM, Pendidikan Harus Terkoneksi dengan Dunia Kerja
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem pendidikan nasional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menilai, langkah membekali lulusan SLTA dengan keterampilan kerja maupun kewirausahaan patut diapresiasi, namun bukan satu-satunya solusi.
“Upaya menyelamatkan lulusan SLTA agar diterima dunia kerja adalah langkah baik. Tetapi lebih penting lagi, kita harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri dan masyarakat,” ujar Lestari dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).
Program PKK dan PKW Jadi Langkah Positif, Tapi Butuh Dukungan Lebih Luas
Dalam rangka mengatasi tingginya angka putus sekolah di jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) — yang menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih berada di atas 20% — Menteri Abdul Mu’ti meluncurkan Gerakan 1.000 Anak Putus Sekolah SMK Berdaya. Gerakan ini didukung melalui dua program utama: Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai bahwa program ini bisa menjadi fondasi penting dalam membangun keterampilan praktis bagi para lulusan. Namun, menurutnya, keberhasilan program akan sangat tergantung pada keberadaan kesempatan kerja nyata di lapangan.
“Setelah para peserta memiliki keterampilan, yang mereka butuhkan berikutnya adalah akses terhadap lapangan kerja atau peluang usaha yang konkret,” ujar Rerie.
Kurikulum Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan Industri
Selain membekali keterampilan, Rerie menyoroti pentingnya penyelarasan kurikulum pendidikan dengan dinamika kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja. Ia menyampaikan bahwa pembenahan sistem pendidikan harus mencakup penguatan kompetensi peserta didik, agar para lulusan benar-benar siap menghadapi tantangan dunia kerja.
“Harapan kita adalah setiap lulusan bukan hanya punya ijazah, tetapi juga kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Kurikulum harus mencerminkan kebutuhan itu,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Rerie menyebut penyelarasan ini juga akan meningkatkan efisiensi angkatan kerja dan mencegah ketimpangan antara dunia pendidikan dan industri.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Kunci Kesuksesan Reformasi Pendidikan
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut mengajak seluruh pemangku kepentingan — baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat — untuk aktif berperan dalam menciptakan generasi muda yang terampil dan berdaya saing.
“Transformasi pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Butuh kolaborasi yang kuat antara negara, sektor industri, dan masyarakat,” tegasnya.
Rerie juga mengingatkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global, terutama di tengah era digitalisasi dan persaingan regional yang semakin ketat. (P-01)
