BerandaPeristiwaKorsleting Kabel Udara di Jagakarsa Jadi Alarm Bahaya, Nabilah Dorong Raperda SJUT

Korsleting Kabel Udara di Jagakarsa Jadi Alarm Bahaya, Nabilah Dorong Raperda SJUT

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Kebakaran kabel udara kembali terjadi di Ibu Kota. Insiden terbaru menimpa kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, ketika sebuah truk besar tersangkut kabel yang menggantung rendah. Percikan api akibat korsleting langsung memicu kepanikan warga sekitar dan mengungkap kembali persoalan lama: semrawutnya jaringan kabel udara di Jakarta.

Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, menilai insiden itu sebagai alarm serius bagi keselamatan publik. Ia menegaskan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), yang mengatur pemindahan seluruh kabel utilitas ke bawah tanah.

“Kasus seperti di Jagakarsa harus dijadikan perhatian serius. Kita tidak bisa menunda lagi,” ujar Nabilah dalam keterangannya, yang diterima wartawan, Jumat (27/6/2025).

Ia menyebut, banyak jaringan kabel udara di Jakarta yang sudah kedaluwarsa, bahkan tak lagi digunakan. Namun, kabel-kabel itu masih bergelantungan, menumpuk tak terurus, dan membentuk pemandangan kusut yang rawan membahayakan.

“Kita bicara kota yang ingin menjadi pusat digital dan modern, tapi wajah kabel di jalanan masih seperti benang kusut. Ini bukan sekadar soal estetika, tapi soal keselamatan publik,” imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Menurut Nabilah, DPRD DKI kini tengah menggodok Raperda SJUT untuk menjadikan sistem utilitas bawah tanah sebagai solusi jangka panjang. Dalam regulasi ini, seluruh kabel listrik, jaringan fiber optik, dan infrastruktur utilitas lainnya akan ditanam di bawah tanah secara bertahap.

“Raperda ini adalah jalan keluar yang komprehensif. Tapi kita butuh komitmen dan sinergi dari semua pihak: Pemprov, operator, hingga penyedia jasa,” katanya.

Ia mengingatkan, jika pembahasan regulasi terus tertunda, potensi kecelakaan akibat kabel udara yang semrawut akan terus menghantui warga Jakarta.

“Kami berharap masyarakat turut mendukung agar regulasi ini segera disahkan dan dijalankan,” tutupnya.

Sekedar informasi, kebakaran kabel udara di Jagakarsa, bukanlah kasus pertama. Fenomena ini menunjukkan bahwa penataan infrastruktur kota —khususnya jaringan utilitas— harus menjadi prioritas, bukan hanya untuk memperindah wajah ibu kota, tapi demi keselamatan dan keberlanjutan kota cerdas yang layak huni. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Gaji Karyawan PT Pos Indonesia Terancam, Sufmi Dasco Dorong Pencairan Tagihan Rp158 Miliar

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mendorong pemerintah segera mencairkan tagihan sekitar Rp158...

Jelajahi Pesona Pekalongan: Dari Keindahan Alam Pegunungan Hingga Edukasi Warisan Budaya Batik

Temukan 6 rekomendasi destinasi wisata menarik di Pekalongan, mulai dari Curug Bajing, Black Canyon,...

Ida Nurlaela: Kawal Ketat Pembiayaan KDMP Lewat Himbara agar Tak Jadi Beban Fiskal

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela meminta pengawasan pembiayaan Koperasi...

Lepas Masa Sendiri, Aura Kasih Tambatkan Hati pada Pria Profesional Non-Selebriti

Penyanyi Aura Kasih mengungkapkan kisah asmara terbarunya dengan seorang pria profesional non-selebriti yang sudah...

More like this

Gaji Karyawan PT Pos Indonesia Terancam, Sufmi Dasco Dorong Pencairan Tagihan Rp158 Miliar

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mendorong pemerintah segera mencairkan tagihan sekitar Rp158...

Jelajahi Pesona Pekalongan: Dari Keindahan Alam Pegunungan Hingga Edukasi Warisan Budaya Batik

Temukan 6 rekomendasi destinasi wisata menarik di Pekalongan, mulai dari Curug Bajing, Black Canyon,...

Ida Nurlaela: Kawal Ketat Pembiayaan KDMP Lewat Himbara agar Tak Jadi Beban Fiskal

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela meminta pengawasan pembiayaan Koperasi...