BerandaYudikatifAset Rampasan Koruptor Asabri Laku Rp3,9 Miliar di Lelang Online Kejaksaan

Aset Rampasan Koruptor Asabri Laku Rp3,9 Miliar di Lelang Online Kejaksaan

Published on

spot_img

Kejaksaan RI Berhasil Pulihkan Kerugian Negara Melalui Lelang Aset Terpidana Teddy Tjokrosaputro

DENPASAR, PARLE.CO.ID – Dalam upaya berkelanjutan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia sukses menggelar lelang barang rampasan pada Selasa, 17 Juni 2025. Lelang ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar.

Lelang tersebut memperdagangkan dua bidang tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jl. Umakelod, Lingkungan Banjar Sebatu, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Properti dengan luas total 1.894 meter persegi ini memiliki nilai limit sebesar Rp2.832.300.000. Namun, berkat sistem lelang terbuka secara online (e-Auction/open bidding), aset tersebut berhasil terjual dengan nilai signifikan, yakni Rp3.992.300.000—melampaui harga limit hampir Rp1,2 miliar.

Bagian dari Proses Hukum Kasus Asabri

Objek lelang ini berasal dari aset milik Terpidana Teddy Tjokrosaputro, yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait PT Asabri (Persero). Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengajukan pendampingan penyelesaian aset tersebut secara berjenjang melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, hingga akhirnya dieksekusi oleh Kejaksaan RI melalui proses lelang.

Pelelangan dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2401 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 13 Juni 2023. Mekanisme pelelangan dilakukan sepenuhnya secara digital melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di https://lelang.go.id, tanpa kehadiran fisik peserta lelang, memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Berpedoman pada Regulasi Terbaru Kementerian Keuangan

Dalam pelaksanaannya, proses lelang memedomani regulasi terbaru dari Kementerian Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta PMK Nomor 162 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 145/PMK.06/2021 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan dan gratifikasi.

Uang Hasil Lelang untuk Negara

Seluruh hasil dari lelang ini, sebesar Rp3,9 miliar lebih, akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas sinergi antarinstansi dalam upaya memulihkan aset negara serta menegakkan prinsip keadilan dalam penanganan perkara korupsi besar seperti kasus Asabri.

Langkah ini juga mempertegas komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa harta yang diperoleh dari hasil kejahatan akan dikembalikan demi kepentingan publik. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...

Ahmad Muzani: Arsip Konstitusi Merekam Perjalanan Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia

Perjalanan Indonesia membangun negara dan demokrasi tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah, tetapi juga...

More like this

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...