Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mengemuka di tengah sorotan terhadap kinerja pemerintahan dan kondisi ekonomi nasional. Namun, pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum memiliki agenda melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, termasuk pada Agustus 2026 sebagaimana ramai diperbincangkan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi memastikan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai pergantian menteri maupun pejabat di lingkungan Kabinet Merah Putih.
Menurut dia, Presiden Prabowo masih fokus menjalankan roda pemerintahan tanpa rencana mencopot anggota kabinet. “Sementara belum ada,” kata Prasetyo Hadi, Jumat (31/7/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, apabila dalam waktu dekat terdapat pelantikan pejabat baru, langkah tersebut bukan merupakan bagian dari reshuffle kabinet. Pelantikan hanya dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong akibat ditinggalkan pejabat sebelumnya.
Beberapa posisi yang belum terisi antara lain jabatan Wakil Menteri Pertanian setelah Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, kursi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga masih kosong setelah Silmy Karim tidak lagi menjabat.
“Yang kosong. Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet,” ujar Prasetyo.
Pernyataan tersebut sekaligus meredam spekulasi yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir mengenai kemungkinan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran Kabinet Merah Putih. Isu reshuffle mencuat seiring meningkatnya kritik publik terhadap kinerja pemerintah, terutama terkait perlambatan pemulihan ekonomi dan efektivitas sejumlah program prioritas.
Di sisi lain, sejumlah lembaga survei juga mencatat adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan itu disebut dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi serta penilaian atas kinerja sejumlah menteri yang dinilai belum optimal menjalankan tugasnya.
Selain persoalan kinerja, beberapa pejabat pemerintah juga menjadi sorotan publik akibat kontroversi yang muncul dari kebijakan, pernyataan, maupun keterlibatan dalam proses hukum. Meski demikian, pemerintah menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai perombakan kabinet, sehingga fokus Presiden tetap pada pengisian jabatan yang masih kosong agar roda pemerintahan berjalan optimal.