Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengkritik keras PLN terkait pemadaman listrik bergilir yang meluas di Pulau Jawa dan menuntut transparansi serta jaminan pemulihan.

Gelombang pemadaman listrik bergilir yang semakin sering terjadi dengan durasi panjang di sejumlah wilayah Pulau Jawa memicu respons keras dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Mufti Anam, melayangkan kritik tajam kepada pemerintah dan PT PLN (Persero) karena dinilai kurang peka terhadap kerugian materiil maupun imateriil yang diderita masyarakat.

“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” ujar Mufti Anam pada Jumat (19/6/2026).

Mufti menyoroti bahwa durasi pemadaman kini semakin tidak rasional. Ia mencontohkan wilayah Bekasi Utara yang sempat mengalami mati lampu hingga hampir 10 jam pada Kamis (18/6/2026). Menurutnya, pemadaman berulang ini merusak hajat hidup harian, mulai dari kerugian pelaku UMKM hingga masalah domestik seperti stok ASI perah (ASIP) para ibu menyusui yang membusuk akibat lemari es mati.

“Masyarakat tidak butuh penjelasan yang teoritis, mereka butuh jaminan agar tidak lagi ada pemadaman listrik bergilir,” tegasnya menuntut langkah konkret dan transparansi jadwal pemulihan dari PLN.

Penjelasan Resmi PLN: Gangguan Dua Pembangkit Besar di Jawa

Merespons keluhan masif tersebut, PT PLN (Persero) angkat bicara dan mengakui adanya kendala teknis yang cukup serius pada sistem kelistrikan interkoneksi Pulau Jawa.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan bahwa terjadi kendala teknis operasional bersamaan dengan gangguan pada dua unit pembangkit besar. Hal ini memaksa PLN melakukan pembatasan pasokan atau manajemen beban secara terukur.

Berikut adalah wilayah terdampak dan rincian masalah teknis berdasarkan data operasional:

Tabel Wilayah Terdampak Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa (Juni 2026)

Penyebab Utama: Gangguan teknis operasional simultan pada dua unit pembangkit listrik besar di sistem kelistrikan Jawa yang memicu penurunan drastis kemampuan pasokan daya.

Analisis: Alarm Kerapatan Energi di Pusat Ekonomi

Krisis pemadaman listrik yang melanda wilayah Jawa sejak pekan lalu bukan sekadar masalah teknis biasa, melainkan menyisakan sejumlah catatan kritis bagi konsumen di Indonesia:

1. Dampak Domino pada UMKM dan Kerentanan Domestik

Pulau Jawa adalah pusat perputaran ekonomi nasional di mana sektor UMKM (seperti pedagang es, warung makan, laundry, dan konveksi rumahan) sangat bergantung pada arus listrik konstan. Mati lampu harian dengan durasi berjam-jam secara instan mematikan pendapatan harian mereka. Di sisi lain, kritik Mufti Anam mengenai rusaknya stok ASIP menunjukkan bahwa PLN perlu memahami bahwa struktur kebutuhan listrik rumah tangga modern kini jauh lebih sensitif dibandingkan satu dekade lalu.

2. Urgensi Transparansi “Manajemen Beban”

Kelemahan utama yang sering dirasakan masyarakat saat mati lampu adalah minimnya informasi real-time mengenai jadwal pembagian wilayah pemadaman. Jika PLN terpaksa melakukan manajemen beban akibat defisit daya, akurasi rilis jadwal pemadaman harian melalui aplikasi atau kanal digital mutlak diperlukan. Hal ini penting agar pelaku industri ritel maupun rumah tangga dapat melakukan mitigasi dan persiapan matang, bukan sekadar menghadapi pemadaman mendadak yang merusak alat elektronik.

3. Evaluasi Ketahanan Sistem Interkoneksi Jawa-Bali

Fakta bahwa gangguan hanya pada dua pembangkit mampu membuat kota-kota besar di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur mengalami pemadaman bergilir berhari-hari memicu pertanyaan besar terkait keandalan cadangan daya (reserve margin) sistem interkoneksi Jawa-Bali. Pemerintah dan PLN dituntut segera mengevaluasi diversifikasi energi pembawa beban dasar (base-load) dan mempercepat modernisasi transmisi kelistrikan agar tidak terjadi efek domino massal saat salah satu objek vital mengalami kendala teknis. Source