JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kritik yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terhadap pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah per tahun diakui pemerintah sebagai sinyal evaluasi serius, bukan sekadar catatan biasa. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan, kritik tersebut mencerminkan dorongan untuk mengoreksi arah kebijakan agar kembali pada prinsip dasar ekonomi kerakyatan.
Di tengah ambisi mempercepat penyediaan hunian nasional, pemerintah menghadapi tantangan implementasi program yang sejak awal menjadi salah satu janji besar pemerintahan Prabowo Subianto. Sejumlah catatan muncul, termasuk dari Presiden sendiri, yang menilai pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sesuai target.
Fahri, yang juga menjadi bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, mengatakan bahwa kritik tersebut tidak bisa dipisahkan dari visi besar Presiden dalam menyediakan akses hunian layak bagi masyarakat luas. Program ini berada di bawah koordinasi Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.
“Sejak awal Presiden memiliki keinginan besar merealisasikan target 3 juta rumah per tahun. Namun kritik yang muncul, termasuk dari Presiden sendiri, menunjukkan pelaksanaannya belum sesuai harapan,” kata Fahri kepada wartawan dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu malam (18/3/2026).
Pemikiran Tiga Tokoh
Menurut Fahri, kritik tersebut harus dibaca sebagai momentum untuk melakukan koreksi menyeluruh. Ia mendorong agar arah kebijakan perumahan dikembalikan pada pemikiran tiga tokoh ekonomi Indonesia, yakni Mohammad Hatta, Margono Djojohadikusumo, dan Sumitro Djojohadikusumo.
Ketiganya, kata Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) 2014-2019 itu, menempatkan rumah bukan sebagai komoditas semata, melainkan bagian dari martabat manusia dan hak dasar warga negara.
“Rumah adalah simbol kemerdekaan dan hak asasi. Karena itu, pendekatan yang terlalu komersial berisiko melenceng dari tujuan utama,” ujarnya lagi.
Fahri juga menyinggung praktik di sejumlah negara seperti Singapura dan Malaysia, serta kawasan Skandinavia, yang menurutnya menunjukkan kuatnya peran negara dalam penyediaan perumahan rakyat bisa mencapai 90% rumah rakyat dibangun negara .
Ia menekankan bahwa keberhasilan sektor perumahan tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak bisa sekadar membangun dan menjual rumah. Yang dibangun adalah peradaban, kemartabatan, dan jaminan hak dasar manusia,” kata Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia itu, seraya menambahkan kalau pemerintah, tidak memungkiri bahwa kritik Presiden menjadi peringatan penting agar program 3 juta rumah tidak melenceng dari tujuan awalnya, yakni menghadirkan hunian layak sebagai fondasi kesejahteraan sosial.
Progres di Lapangan Terlalu Lambat
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah kendala dalam pelaksanaan program 3 juta rumah per tahun, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dalam penilaiannya, progres realisasi di lapangan dinilai “terlalu lambat” dan belum sesuai dengan target ambisius yang ditetapkan.
“Kenapa program perumahan agak lambat?” tanya Prabowo secara langsung kepada Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, beberapa waktu lalu.
Bahkan menurut Prabowo, terdapat kesenjangan besar antara target yang diharapkan dengan capaian aktual di lapangan. Selain kecepatan realisasi, Prabowo juga tidak puas dengan kinerja birokrasi yang menjadi hambatan struktural.
Program ini tersendat karena birokrasi dan kelembagaan yang belum matang, termasuk Kementerian Perumahan yang masih relatif baru dan dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi percepatan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kritik terhadap kinerja internal pemerintah yang belum solid. ***