Menlu Sugiono dijadwalkan hadir di HLS Dewan HAM PBB Jenewa. Simak peran strategis Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB periode 2026-2027.
JAKARTA, PARLE.CO.ID – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan bertolak ke Jenewa, Swiss, untuk menghadiri High-Level Segment (HLS) Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 23 Februari 2026 mendatang.
Kehadiran Menlu Sugiono dalam agenda tahunan tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, pada Selasa (3/2/2026).
HLS merupakan forum bergengsi yang diselenggarakan pada pekan pertama sesi reguler pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. Agenda ini menjadi wadah bagi para menteri dan pejabat tinggi negara di seluruh dunia untuk menyampaikan pernyataan serta komitmen terkait isu-isu hak asasi manusia global.
Kepemimpinan Strategis Indonesia
Partisipasi Indonesia dalam HLS tahun ini memiliki arti yang sangat penting. Pasalnya, Indonesia saat ini memegang mandat sebagai Presidensi Dewan HAM PBB untuk periode 2026–2027. Masa jabatan kepemimpinan tersebut secara resmi telah dimulai sejak 8 Januari 2026.
Posisi Presidensi Dewan HAM PBB saat ini dijalankan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam pidato pembukaannya pada Januari lalu, Sidharto menegaskan visi Indonesia untuk menciptakan forum yang lebih adil bagi semua negara.
“Indonesia akan mendorong ruang yang inklusif dan saling menghormati, serta memastikan kesetaraan dan partisipasi bagi negara-negara berkembang dan negara kepulauan di wilayah Pasifik,” ujar Sidharto.
Rekam Jejak Diplomasi HAM RI
Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dalam isu HAM telah terbangun cukup lama. Hingga saat ini, Indonesia tercatat sudah enam kali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.
Selain itu, Indonesia juga pernah menduduki posisi strategis sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2009 dan tahun 2024 lalu.
Kehadiran Menlu Sugiono di Jenewa nanti diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam mengarahkan diskursus HAM global, terutama dalam mengadvokasi hak-hak negara berkembang di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.
Berikut adalah ulasan mendalam mengenai poin-poin krusial yang diprediksi akan menjadi agenda prioritas Indonesia selama menjabat sebagai Presidensi Dewan HAM PBB 2026-2027, untuk memperkuat konten di asatunews.co:
Analisis: 4 Agenda Strategis Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB 2026-2027
Menjabat sebagai Presidensi Dewan HAM PBB bukan sekadar posisi administratif bagi Indonesia, melainkan peluang emas untuk mereposisi peran kepemimpinan global di tengah ketegangan geopolitik. Berdasarkan pernyataan resmi Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, berikut adalah analisis poin-poin krusial yang akan dibawa Indonesia:
1. Penguatan Inklusivitas dan Suara Negara Berkembang
Indonesia berkomitmen untuk meruntuhkan dominasi narasi negara-negara maju dalam isu HAM. Fokus utama adalah memastikan negara-negara berkembang (Global South) memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan. Indonesia ingin memastikan bahwa standar HAM internasional tidak digunakan sebagai instrumen tekanan politik, melainkan sebagai wadah dialog yang saling menghormati.
2. Representasi Negara Kepulauan Pasifik
Sebagai sesama negara kepulauan, Indonesia mengambil peran sebagai “jembatan” bagi negara-negara kecil di Pasifik. Poin krusial yang akan didorong adalah keterkaitan erat antara Dampak Perubahan Iklim dengan Hak Asasi Manusia. Bagi negara kepulauan, krisis iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi ancaman terhadap hak hidup, hak atas air bersih, dan hak atas tempat tinggal.
3. Hak atas Pembangunan (Right to Development)
Sejalan dengan visi hilirisasi industri dan kemandirian ekonomi nasional (seperti isu hilirisasi baterai yang sempat disinggung di berita sebelumnya), Indonesia kemungkinan besar akan mengadvokasi “Hak atas Pembangunan”. Indonesia ingin menegaskan bahwa setiap negara berhak mengelola sumber daya alamnya sendiri demi kesejahteraan rakyat tanpa adanya hambatan diskriminatif dari standar global yang sepihak.
4. Modernisasi dan Efisiensi Kinerja Dewan HAM
Indonesia mengemban misi untuk menjadikan Dewan HAM PBB lebih efisien dan tidak terpolarisasi. Fokusnya adalah pada implementasi nyata di lapangan, bukan sekadar perdebatan retoris di ruang sidang. Inisiatif ini mencakup peningkatan kapasitas teknis bagi negara-negara anggota dalam memenuhi kewajiban HAM mereka melalui kerja sama internasional, bukan sanksi. (P-01)
