JAKARTA, PARLE.CO.ID — Skala kerusakan dan besarnya korban akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatra mendorong Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengusulkan pembentukan badan khusus penanganan bencana. Menurutnya, kompleksitas dampak banjir dan longsor di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—tak cukup ditangani melalui mekanisme darurat yang terfragmentasi lintas kementerian.
Alex menyebut bencana yang memukul 52 kabupaten/kota di Sumatra memiliki karakter berbeda dari bencana besar sebelumnya. Selain banjir bandang dan longsor, kerusakan lingkungan terjadi secara masif dan berpotensi berdampak jangka panjang.
“Kita punya pengalaman menghadapi tsunami Aceh-Nias, gempa, likuifaksi, hingga longsor. Tetapi banjir yang disertai kehancuran lingkungan secara luas seperti ini belum pernah kita alami. Karena itu, kehadiran badan khusus menjadi sangat mendesak,” kata Alex dalam pernyataan tertulis, Sabtu (3/2/2026).
Usulan tersebut disampaikan merespons persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). Satgas yang diusulkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin itu difokuskan pada pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat lumpur, sekaligus pengolahan air berlumpur menjadi air bersih.
Alex menilai langkah tersebut tepat sebagai respons awal, namun belum cukup. Ia mendorong agar Satgas Kuala ditingkatkan statusnya menjadi badan khusus dengan mandat yang lebih luas.
“Satgas ini layak dinaikkan levelnya. Bukan hanya mengeruk sungai, tetapi menangani dampak bencana secara komprehensif, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan penyelesaian kendala teknis kewenangan antarinstansi,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan asal Sumatera Barat itu juga mengingatkan bahwa bencana berpotensi berlangsung lebih lama. Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi diprediksi masih terjadi hingga Maret 2026.
Dengan badan khusus, Alex menilai penanganan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dapat lebih terfokus. Selama ini, pendanaan bencana tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, yang kerap memperlambat eksekusi di lapangan.
“Anggarannya tidak perlu mengubah Undang-Undang APBN. Cukup dikoordinasikan dan ditempatkan pada satu badan khusus agar efektif dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran badan khusus juga memberi kepastian kepada pemerintah daerah dan para penyintas bahwa negara hadir secara langsung dan terencana dalam menangani dampak bencana.
Alex kemudian menyinggung keberhasilan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pascatsunami yang diakui dunia internasional. Menurutnya, BRR menjadi contoh kepemimpinan efektif, manajemen transparan, dan bebas korupsi dalam penanganan bencana skala besar.
“Model BRR Aceh-Nias mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, bahkan berkontribusi pada perdamaian Aceh. Sistem manajemennya diadopsi negara lain seperti Cina dan Vietnam,” ujar Alex, seraya mengingatkan adanya kasus korupsi dana bencana di Samosir, Sumatera Utara, sebagai pelajaran penting.
Data sementara menunjukkan dampak banjir dan longsor di Sumatra telah merusak sedikitnya 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, dan 34 jembatan.
Aceh menjadi provinsi dengan kerusakan terbesar, mencakup 1.312 fasilitas pendidikan, 631 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 17 jembatan, dan 38 ruas jalan. Di Sumatera Barat, kerusakan meliputi 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 13 jembatan, dan 31 ruas jalan. Sementara di Sumatera Utara, tercatat 659 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 4 jembatan, dan 12 ruas jalan terdampak.
Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.157 jiwa. Aceh mencatat 530 korban tewas, disusul Sumatera Utara 365 jiwa, dan Sumatera Barat 262 jiwa. Sebanyak 165 orang masih dinyatakan hilang, dengan jumlah terbanyak di Sumatera Barat.
Jumlah pengungsi tercatat mencapai 380.287 jiwa, mayoritas berada di Aceh sebanyak 356.658 orang. ***
