JAKARTA, PARLE.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, di tengah sorotan publik terhadap beban keuangan yang ditanggung negara. Ia meminta semua pihak menghentikan polemik seputar proyek tersebut, sambil menegaskan bahwa tanggung jawab penuh berada di pundaknya sebagai kepala negara.
“Tidak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari semuanya, dan saya nanti yang akan bertanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Prabowo menyampaikan bahwa prinsip pemerintahannya adalah melayani dan memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk dalam pengembangan infrastruktur transportasi nasional.
“Teknologi dan semua sarana pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Tapi pada akhirnya, tanggung jawab itu ada di tangan presiden — jadi saya yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih jauh, Prabowo juga memastikan proyek kereta cepat Whoosh tidak hanya berhenti di Surabaya sebagaimana rencana awal, tetapi akan diperpanjang hingga Banyuwangi sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas ekonomi Pulau Jawa.
“Jangan cuma dihitung kita bayar utang Rp1,2 triliun tiap tahun. Hitung juga manfaat lainnya — pengurangan polusi, efisiensi waktu perjalanan, dan dampak ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Beban Keuangan dan Strategi Jangka Panjang
Sejak beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, proyek Whoosh masih menghadapi tekanan finansial. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat kerugian Rp951,48 miliar sepanjang semester I-2025, berasal dari porsi kepemilikannya sebesar 58,53% dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pengelola utama proyek tersebut.
Jika dihitung secara tahunan, kerugian itu setara Rp1,9 triliun, sedangkan sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp2,69 triliun.
Untuk menata kembali struktur pendanaan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) tengah menyiapkan langkah strategis jangka panjang agar proyek tetap beroperasi berkelanjutan tanpa menekan fiskal negara.
Skema Pembiayaan dan Tantangan Investasi
Proyek kereta cepat yang awalnya dianggarkan senilai US$6 miliar (Rp91,8 triliun) kini membengkak menjadi US$7,2–7,3 miliar (Rp110–115 triliun). Kelebihan biaya sekitar US$1,2 miliar ditanggung 60% oleh konsorsium Indonesia dan 40% oleh pihak China.
Skema pembiayaan terdiri dari 75% pinjaman China Development Bank (CDB) dan 25% ekuitas konsorsium. Untuk menutup kelebihan biaya (cost overrun), pemerintah menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun kepada KAI, sementara CDB menambah pinjaman senilai US$448 juta yang diteruskan kepada KCIC.
Secara keseluruhan, total utang proyek mencapai sekitar Rp79 triliun dengan bunga 3,4% per tahun, atau beban bunga sekitar US$120,9 juta per tahun. Berdasarkan studi KAI dan KCIC, waktu pengembalian investasi diperkirakan memakan waktu antara 30 hingga 40 tahun. ***