BerandaEksekutifHari Perumahan Nasional, Menteri Ara Apresiasi Tokoh dan Usulkan Kementerian Perumahan Dihidupkan...

Hari Perumahan Nasional, Menteri Ara Apresiasi Tokoh dan Usulkan Kementerian Perumahan Dihidupkan Kembali

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Suasana hangat mewarnai peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) ke-17 yang digelar di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Dalam acara tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait membagikan penghargaan kepada sejumlah tokoh, menteri, hingga lembaga yang dinilai berjasa dalam sektor perumahan.

Deretan nama besar hadir, mulai dari Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, hingga mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman Indonesia Theo L. Sambuaga. Apresiasi juga diberikan kepada Meutia Hatta, putri proklamator Mohammad Hatta yang dikenal sebagai “Bapak Perumahan”.

Dalam sambutannya, Maruarar—yang akrab disapa Ara—menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam memperkuat program perumahan rakyat. Ia menyebut peran Hashim sebagai tokoh yang ikut membantunya mengemban tugas berat sebagai menteri.

“Saya sangat terbantu dalam menjalankan tugas berat sebagai menteri,” ujar Ara.

Ara juga memberikan penghargaan kepada Suharso Monoarfa, yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Organisasi The HUD Institute. Menurutnya, Suharso berperan penting karena melahirkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program FLPP, kata Ara, terbukti memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi. Tahun ini, kuota rumah subsidi mencapai 350 ribu unit, jumlah tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Saya percaya tidak ada program lebih bagus buat rakyat selain rumah subsidi bagi mereka yang belum punya rumah,” ucapnya.

Di sisi lain, Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya menekankan pentingnya sektor perumahan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai absennya Kementerian Perumahan selama satu dekade terakhir menjadi salah satu kelemahan dalam tata kelola pembangunan.

“Saya usulkan kepada Presiden Prabowo agar Kementerian Perumahan dihidupkan kembali,” ujar Hashim.

Sejumlah pejabat tinggi turut hadir, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Gubernur Jawa Tengah Lutfi, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...

Peluncuran Buku Anotasi KUHAP 2025, Komisi III DPR Dorong Keseragaman Penafsiran dan Penguatan Kepastian Hukum

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 memasuki fase krusial setelah regulasi baru...

More like this

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...