JAKARTA, PARLE.CO.ID – Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memanfaatkan jaringan Koperasi Merah Putih (KMP) dalam penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dengan cara itu, keterlibatan TNI/Polri dalam distribusi beras Bulog dinilai tak lagi diperlukan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ,Alex Indra Lukman, mengatakan sebanyak 80.000 KMP sudah diresmikan Presiden. Namun, hingga kini baru ratusan koperasi yang dilibatkan dalam penyaluran beras SPHP.
“Kalau ada 80.000 KMP, ya harusnya jalur SPHP ini disalurkan lewat mereka,” ujar Alex dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin (21/8/2025).
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) itu juga dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Alex menilai, keterlibatan TNI/Polri memang sempat efektif menahan gejolak harga beras di pasar. Namun, pola tersebut menimbulkan biaya tambahan karena institusi keamanan harus memobilisasi beras dari gudang Bulog ke titik distribusi.
“Kedepan, Polri tidak perlu lagi dilibatkan dalam urusan teknis seperti ini. Koperasi Merah Putih sudah bisa beroperasi dan diberdayakan,” ucap Alex.
Menurut dia, keberadaan KMP yang tersebar di berbagai daerah dapat mempercepat distribusi beras. Apalagi, saat ini Bulog memiliki stok beras cukup besar, mencapai 4 juta ton.
“Negara boleh rugi untuk layanan publik. Yang tidak boleh rugi itu swasta. Karena swasta pasti tidak mau menanggung kerugian,” kata Alex. ***
