Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan perombakan Kabinet Merah Putih meski terdapat sejumlah posisi wakil menteri yang masih kosong setelah terjadi pergantian jabatan di pemerintahan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, hingga Senin (10/8/2026), belum ada keputusan Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet. Pernyataan itu disampaikan ketika ia ditanya mengenai kemungkinan pengisian posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) serta Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).
“Belum, belum. Sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle,” kata Prasetyo dalam jumpa pers seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Menurut Prasetyo, apabila nantinya Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan kabinet, salah satu prioritasnya adalah mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong.
Dua Kursi Wakil Menteri Masih Kosong
Posisi Wamenimipas hingga kini belum memiliki pejabat definitif setelah Silmy Karim terseret perkara hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Silmy sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan pada Juni 2026.
Sementara itu, kursi Wamentan juga belum terisi setelah Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada akhir Juli 2026.
Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN. Setelah menduduki posisi baru tersebut, Sudaryono menyatakan melepas jabatan Wamentan untuk menghindari rangkap jabatan.
Dengan demikian, dua posisi wakil menteri tersebut hingga kini masih menunggu keputusan Presiden terkait pejabat penggantinya.
Evaluasi Kabinet Tidak Selalu Berujung Reshuffle
Penegasan Prasetyo mengenai belum adanya rencana reshuffle bukan kali pertama disampaikan pemerintah. Sebelumnya, ia juga menyebut evaluasi terhadap kinerja menteri dan pejabat pemerintahan tetap dilakukan secara berkala.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026) lalu, Prasetyo mengatakan evaluasi dan pengawasan merupakan bagian dari mekanisme rutin pemerintahan untuk memastikan berbagai program berjalan sesuai target.
“Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, Presiden memiliki parameter tersendiri dalam menilai kinerja kementerian dan lembaga. Evaluasi dilakukan melalui koordinasi, pemantauan, serta pemberian masukan secara berkala.
Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut pencapaian program dan kinerja kementerian. Cara para menteri menyampaikan kebijakan kepada publik juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan pemerintah.
Prasetyo mengatakan, komunikasi publik yang dinilai kurang tepat dapat menjadi catatan bagi pejabat terkait untuk melakukan perbaikan.
Dengan demikian, evaluasi kabinet tetap berjalan meski pemerintah belum memberikan sinyal adanya perombakan susunan Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.