Penandatanganan Nota Kesepahaman se-Jawa Barat Jadi Tonggak Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Berbasis Teknologi
SUBANG, PARLE.CO.ID — Kejaksaan Republik Indonesia, melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani, menegaskan komitmennya dalam mengawal pengelolaan Dana Desa secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Komitmen Bersama se-Provinsi Jawa Barat, Selasa (29/7/2025) di Subang, Jawa Barat.
Acara ini menjadi momentum penting dalam mengintegrasikan sinergi antara Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan lembaga desa di tingkat provinsi. Kegiatan ini turut melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pemberdayaan desa dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
“Bangun Desa, Bangun Indonesia bukan hanya slogan. Ini adalah strategi nasional yang tertuang dalam Asta Cita ke-6 Visi Pemerintahan Prabowo-Gibran: membangun dari desa demi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” ujar Reda.
Pengawasan Berbasis Teknologi
Salah satu terobosan yang ditekankan JAM-Intel adalah pemanfaatan aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding, sebuah sistem pemantauan yang dikembangkan oleh Direktorat II JAM Intelijen. Aplikasi ini menjadi instrumen utama dalam memastikan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan dana desa.
Reda menegaskan, tidak boleh ada pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) berbayar dalam penerapan aplikasi tersebut. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal oleh Inspektorat, BPD, dan Dinas terkait secara aktif, demi mencegah penyimpangan dana di lapangan.
Pendampingan Koperasi Merah Putih dan Pencegahan Korupsi
Selain pengawasan dana desa, JAM-Intel juga menyoroti pentingnya pendampingan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah perdesaan.
Ia mengingatkan agar berbagai pihak bersinergi mencegah kasus-kasus seperti dugaan penyimpangan dana desa yang sempat mencuat di Desa Pucangan, Kabupaten Tuban, tidak terulang kembali.
Data Kejaksaan hingga akhir 2024 mencatat masih ada 275 perkara hukum terkait penyimpangan Dana Desa. Bahkan, baru-baru ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyidik kasus dugaan pungutan liar oleh aparat desa yang melibatkan 20 Kepala Desa.
Kolaborasi Nasional Tata Kelola Desa
Nota kesepahaman ini mencakup kerja sama antara JAM-Intel dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Ketua Umum ABPEDNAS, serta Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat. Kolaborasi ini ditargetkan menjadi model nasional dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan bermartabat.
“Langkah ini merupakan bagian dari ikhtiar kolektif menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Reda.
Pejabat Hadir
Acara ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, antara lain:
-
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
-
Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya
-
Dirjen Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad Bolombo
-
Kepala Biro Hukum Kemendagri R. Gani Muhamad
-
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
-
Kepala Kejati Jabar Katarina Endang Sarwestri
-
Direktur II JAM Intelijen Subeno
-
Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama
-
Para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat
-
Para Kajari se-Jawa Barat
-
Ketua DPD PABPDSI Jawa Barat
Dengan sinergi lintas sektor ini, Kejaksaan bersama seluruh pemangku kepentingan menunjukkan keseriusan dalam memastikan Dana Desa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa secara adil dan berintegritas. (P-01)
