Spekulasi Tanah Menggeser Tujuan Pembangunan Hunian

Fokus Baru: Kualitas Bangunan dan Inovasi Konstruksi

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah mengkritik tingginya harga tanah di wilayah perkotaan yang dinilainya telah mengubah orientasi banyak pengembang dari membangun rumah menjadi sekadar berspekulasi atas lahan.

“Banyak yang mengaku sebagai pengembang, tapi kenyataannya mereka bukan lagi menjual rumah, melainkan menjual tanah,” ujar Fahri dalam forum People-First Housing: A Road Map From Homes To Jobs To Prosperity In Indonesia di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Fahri menyebut, komponen harga tanah saat ini menyumbang sekitar 50 persen dari total harga jual rumah. Situasi tersebut mendorong pengembang untuk lebih fokus mengakumulasi kepemilikan lahan, terutama di kota besar, ketimbang membangun hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

Dampak Langsung bagi Masyarakat Perkotaan

“Mereka menguasai begitu banyak tanah di kota. Akibatnya, harga rumah menjadi tidak terjangkau bagi siapa pun,” tambahnya.

Ia menilai keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah telah menjadi hambatan serius dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di kawasan perkotaan.

Solusi: Optimalisasi Aset Negara untuk Hunian Vertikal

Untuk mengatasi masalah tersebut, Fahri mengatakan pemerintah tengah merancang strategi pemanfaatan aset-aset negara berupa tanah kosong di kawasan kota besar. Lahan-lahan ini direncanakan akan digunakan untuk pembangunan hunian vertikal.

Langkah ini, lanjut Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu, diharapkan mampu menekan praktik spekulasi lahan sekaligus menghadirkan rumah murah di tengah kota.

Menekan Harga Rumah hingga 50%

“Jika kita bisa mengurangi komponen harga lahan, maka harga rumah bisa ditekan hingga 50% persen. Ini akan membuka akses masyarakat terhadap pembiayaan KPR yang lebih terjangkau,” jelas Fahri.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini tak hanya mengintervensi harga, namun juga menciptakan kompetisi sehat antar pengembang. “Fokusnya nanti bukan lagi pada kepemilikan tanah, melainkan pada kualitas bangunan dan teknologi konstruksi,” tutup Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia tersebut. (P-01)