BerandaLegislatifPerlindungan Anak di Ruang Digital: Tantangan dan Solusi Menurut Para Ahli

Perlindungan Anak di Ruang Digital: Tantangan dan Solusi Menurut Para Ahli

Published on

spot_img

Peningkatan Pengguna Internet Anak Meningkat, Perlindungan Harus Diperkuat

Ancaman Serius bagi Anak di Dunia Digital

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Berdasarkan laporan We Are Social pada Digital 2025 Global Overview Report, pengguna internet di Indonesia mencapai 223 juta, dengan 98,7% mengakses via ponsel. Sayangnya, peningkatan ini juga membawa risiko, seperti kecanduan internet, eksploitasi seksual, dan konten negatif yang mengancam perkembangan emosi anak.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), menegaskan pentingnya penataan interaksi digital anak agar dunia maya tidak menjadi sumber bahaya. Hal ini disampaikan dalam diskusi daring bertajuk “Tata Kelola PSE untuk Melindungi Anak di Ranah Digital” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 (18/6).

Regulasi dan Peran Platform Digital

Andina Thresia Narang (Anggota Komisi I DPR RI) mengungkapkan bahwa 75% anak usia 5-17 tahun sudah aktif di internet, sementara 11.000 konten eksploitasi seksual tercatat pada 2023. Ia mendorong penguatan regulasi, termasuk PP No. 17/2025 (PP Tunas), untuk memastikan keamanan anak.

Danny Ardianto (YouTube Asia Tenggara) menyatakan bahwa platform seperti Google telah menerapkan kebijakan ramah anak, termasuk verifikasi usia dan pengaturan konten. Namun, ia menekankan bahwa peran keluarga tetap krusial dalam mengawasi akses internet anak.

Literasi Digital dan Peran Pemerintah

Mediodecci Lustarini (Kemenkominfo) mengungkapkan bahwa akses internet anak meningkat 25% (2020-2023), tetapi literasi digital masih rendah. PP Tunas hadir sebagai solusi, dengan mewajibkan persetujuan orang tua dan pengaturan konten sesuai usia.

Kawiyan (KPAI) menambahkan bahwa anak-anak rentan terhadap kekerasan digital, seperti perjudian, bullying, dan konten berbahaya. Ia mendorong kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan platform digital untuk menciptakan ruang aman.

Ratin Wahyu Juni Atma (UPSI Malaysia) menyarankan penguatan literasi digital melalui ekstrakurikuler sekolah dan mekanisme respons cepat terhadap pelanggaran di ruang digital. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Netty Aher Desak Kebijakan Pajak Pro Pekerja dan Optimalisasi JKP di Tengah Ancaman PHK

Peningkatan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor dinilai membutuhkan respons kebijakan yang...

I Wayan Sudirta Minta Pemerintah Transparan Soal Rencana Pembelian Rudal BrahMos

Rencana pemerintah mengadakan rudal BrahMos kembali memicu sorotan dari berbagai kalangan. Di tengah kondisi...

Siap-Siap Spoiler! Ini 5 Film, Serial, dan Event Olahraga yang Paling Banyak Dibahas Pekan Ini

Bosan dengan tontonan yang itu-itu saja? Ini 5 film, serial Netflix, dan event olahraga...

HUT Bhayangkara Ke-80: Prabowo Minta Polri Jadi Penggerak Program Strategis Nasional

Penguatan peran kepolisian menjadi salah satu pesan utama Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari...

More like this

Netty Aher Desak Kebijakan Pajak Pro Pekerja dan Optimalisasi JKP di Tengah Ancaman PHK

Peningkatan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor dinilai membutuhkan respons kebijakan yang...

I Wayan Sudirta Minta Pemerintah Transparan Soal Rencana Pembelian Rudal BrahMos

Rencana pemerintah mengadakan rudal BrahMos kembali memicu sorotan dari berbagai kalangan. Di tengah kondisi...

Siap-Siap Spoiler! Ini 5 Film, Serial, dan Event Olahraga yang Paling Banyak Dibahas Pekan Ini

Bosan dengan tontonan yang itu-itu saja? Ini 5 film, serial Netflix, dan event olahraga...