JAKARTA, PARLE.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penyelesaian polemik administratif empat pulau yang dipindahkan dari Provinsi Aceh ke Sumatra Utara, di tengah meningkatnya dugaan adanya manuver politik di balik keputusan Kementerian Dalam Neger tersebuti. Langkah ini menyusul kontroversi seputar Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 yang menuai protes luas, terutama dari kalangan masyarakat dan elite Aceh.

Empat pulau yang menjadi pusat polemik adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keputusan pemindahan wilayah administratif ke Sumatera Utara —yang kini dipimpin Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo— langsung memantik spekulasi politik, terutama karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dikenal dekat dengan Presiden ke-7 RI itu.

“Spekulasi-spekulasi seperti itu mungkin tidak perlu dijawab,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, kepada wartawan di Istana, Senin (16/6/2025).

Namun, gelombang kritik terus menguat, memaksa Istana merespons. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menyatakan akan turun tangan langsung.

“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Keputusan akan diumumkan dalam pekan ini,” kata Dasco.

Dugaan Konflik Kepentingan

Tudingan utama mengarah pada kemungkinan adanya konflik kepentingan yang menguntungkan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Empat pulau itu disebut-sebut memiliki potensi cadangan gas alam yang besar. Publik mempertanyakan apakah kedekatan Tito dengan Jokowi memengaruhi arah keputusan tersebut.

Meski membantah keras, Tito menyatakan proses pemindahan wilayah itu telah berlangsung sejak awal 2000-an dan tidak berkaitan dengan kepemimpinannya di Kemendagri sejak 2019.

Namun, catatan karier Tito memperlihatkan hubungan erat dengan Jokowi. Pada 2016, Tito dilantik sebagai Kapolri oleh Jokowi di usia relatif muda, 51 tahun. Ia lalu ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri sejak 2019 hingga kini, dan perannya dalam pengawasan Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024 juga menjadi sorotan publik karena dikhawatirkan tidak netral.

Transparansi dan Integritas Pemerintahan Dipertaruhkan

Polemik ini membuka kembali perdebatan soal transparansi dalam pengambilan keputusan administratif dan hubungan kekuasaan yang tumpang tindih antara keluarga elite politik dan pejabat negara.

Keputusan Prabowo untuk turun tangan dinilai sebagai langkah politik penting di awal pemerintahannya, sekaligus ujian terhadap komitmen menjaga netralitas birokrasi dari pengaruh dinasti kekuasaan. ***