Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak demi implementasi kebijakan yang berkelanjutan dalam menekan angka kematian akibat kanker payudara.

Wakil Ketua MPR: Penanggulangan Kanker Payudara Butuh Langkah Nyata dan Kolaboratif

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Pengendalian kanker payudara di Indonesia harus masuk dalam daftar prioritas kesehatan nasional. Seruan ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat menjadi keynote speaker dalam Webinar Pelatihan Advokasi Kanker Payudara yang digelar secara daring oleh Forum Advokasi Kanker Payudara Indonesia, Rabu (4/6/2025).

Dalam keterangannya pada Kamis (5/6), Lestari menyatakan bahwa menjadikan pengendalian kanker payudara sebagai salah satu target utama kesehatan nasional merupakan suatu keniscayaan. “Butuh gerak bersama untuk memastikan kebijakan pengendalian kanker payudara di tanah air dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, serta berkelanjutan,” ujarnya.

Dukungan dari Para Ahli dan Praktisi Kesehatan

Webinar ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting di bidang kesehatan, antara lain dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes RI; Linda Agum Gumelar, Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI); dan Prof. Dr. dr. Soehartati A Gondhowiardjo, Sp.Onk.Rad (K), Koordinator Pelayanan Kanker Terpadu RSCM sekaligus Guru Besar FKUI.

Kondisi Terkini: Angka Kematian Kanker Payudara Meningkat

Rerie—sapaan akrab Lestari—yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya angka kasus dan kematian akibat kanker payudara di Indonesia. Ia menyoroti bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam mengatasi penyakit tidak menular, termasuk kanker.

Menurut Lestari, pemerintah telah menargetkan sejumlah capaian pada tahun 2030, seperti eliminasi kanker leher rahim, penurunan angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kanker. Namun, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan komitmen dan sinergi lintas sektor.

Langkah Nyata Sudah Dimulai, Tapi Butuh Percepatan Kebijakan

Rerie mengapresiasi gerakan masyarakat sipil yang telah memulai upaya sosialisasi deteksi dini dan advokasi publik terkait kanker. Namun, ia menekankan bahwa masih diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengendalian kanker sebagai prioritas nasional, tanpa mengabaikan permasalahan kesehatan lainnya.

Sebagai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari berharap agar seluruh pemangku kepentingan—baik dari kalangan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat umum—terus mendorong terbentuknya kebijakan komprehensif dan implementatif untuk penanggulangan kanker, khususnya kanker payudara. (P-01)