JAKARTA, PARLE.CO.ID — Di sejumlah kota penyangga Ibu Kota seperti Depok dan Bekasi, antrean warga terlihat mengular di gerai-gerai World ID. Mereka datang bukan untuk layanan kesehatan atau bantuan sosial, melainkan untuk memindai retina mata mereka. Imbalannya: aset kripto senilai Rp250.000 hingga Rp800.000.

Fenomena ini merupakan bagian dari proyek Worldcoin—inisiatif global yang digagas oleh CEO OpenAI Sam Altman. Proyek ini menjanjikan sistem identitas digital berbasis blockchain yang aman dan terdesentralisasi. Namun, pendekatannya menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pakar keuangan dan perlindungan data di Indonesia.

“Ketika seseorang rela menyerahkan data biometrik yang sangat sensitif hanya demi imbalan ratusan ribu rupiah, itu mencerminkan betapa rentannya literasi keuangan dan kesadaran perlindungan data kita,” kata Asep Dahlan, konsultan keuangan dan pendiri Dahlan Consultant, dalam wawancara Jumat (16/5/2025).

Asep memperingatkan bahwa nilai sesungguhnya dari data pribadi seperti retina mata belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Ia menyebut risiko ganda dalam fenomena ini: eksploitasi data sensitif dan penyalahgunaan aset kripto yang belum diatur secara ketat oleh otoritas dalam negeri.

“Masalahnya bukan pada teknologinya, tapi kesiapan masyarakat dalam memahaminya. Aset kripto itu fluktuatif dan tidak sepenuhnya diatur. Jika masyarakat langsung memperdagangkannya tanpa edukasi, akibatnya bisa fatal,” ujarnya.

Negara Harus Hadir

Dalam pandangan Asep, tanggung jawab tidak bisa dibebankan hanya pada individu. Negara, menurutnya, harus hadir—baik dalam bentuk regulasi maupun edukasi yang aktif.

“Proyek-proyek global semacam ini bisa jadi memiliki niat baik. Namun, jangan sampai masyarakat Indonesia dijadikan ‘kelinci percobaan’ hanya karena lemahnya regulasi dan edukasi,” tambahnya, menyerukan peran aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sejak awal Mei, unggahan warga yang memamerkan hasil imbalan kripto setelah memindai retina membanjiri media sosial. Di tengah euforia ini, sejumlah pakar keamanan data dan teknologi mendesak pemerintah untuk segera menyusun pedoman yang jelas terkait aktivitas pengumpulan data biometrik oleh entitas asing. ***