BerandaEksekutifRusunawa Pekerja Palembang Siap Difungsikan Sebelum 17 Agustus, Wamen PKP Fahri Hamzah:...

Rusunawa Pekerja Palembang Siap Difungsikan Sebelum 17 Agustus, Wamen PKP Fahri Hamzah: Tinggal Menunggu Pengalihan Aset dari Pemda

Published on

spot_img

PALEMBANG, PARLE.CO.ID — Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk pekerja di Jalan Srijaya, Palembang, ditargetkan mulai difungsikan sebelum 17 Agustus 2025. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan renovasi fasilitas tersebut segera dimulai, sembari menunggu pengalihan aset dari pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi Rusunawa di Palembang, Senin (5/5). Ia menegaskan bahwa peruntukan bangunan tersebut tengah dimatangkan agar dapat memberikan manfaat optimal, termasuk mendukung fasilitas sekitar seperti RSUD Siti Fatimah.

“Target kita sebelum 17 Agustus sudah bisa difungsikan. Sekarang masih menjadi aset pemerintah pusat. Kalau pengalihan bisa selesai sebelum 1 Juni, renovasi langsung dimulai,” ujar Fahri Hamzah, didampingi Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang.

Menurut Fahri, salah satu rencana pemanfaatan Rusunawa adalah sebagai hunian sementara bagi keluarga pasien RSUD Siti Fatimah yang selama ini kesulitan mencari tempat tinggal saat membesuk.

“Kita siapkan ini sebagai tempat sewa untuk keluarga pasien agar tidak tidur di lantai rumah sakit. Juga bisa difungsikan bagi tenaga medis, pegawai baru, atau pekerja lainnya,” tambahnya.

Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, memastikan bahwa pihaknya segera mengirimkan surat resmi ke Kementerian PKP agar proses pengalihan aset dan pengelolaan Rusunawa bisa segera diproses.

“Kami segera bersurat ke kementerian, dan selanjutnya menunggu keputusan pusat mengenai pengelolaannya,” ujarnya. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...

Peluncuran Buku Anotasi KUHAP 2025, Komisi III DPR Dorong Keseragaman Penafsiran dan Penguatan Kepastian Hukum

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 memasuki fase krusial setelah regulasi baru...

More like this

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...