BerandaLegislatifWakil Ketua MPR Desak Pemerataan Layanan Pendidikan untuk Tingkatkan SDM Nasional

Wakil Ketua MPR Desak Pemerataan Layanan Pendidikan untuk Tingkatkan SDM Nasional

Published on

spot_img

Lestari Moerdijat Soroti Disparitas Lama Sekolah di Indonesia, Butuh Komitmen Kuat untuk Atasi Ketimpangan

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya mewujudkan layanan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Hal ini disampaikan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (6/3/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, 30,85% penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun memiliki ijazah SMA atau sederajat. Namun, secara nasional, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas hanya mencapai 9,22 tahun atau setara lulus SMP.

“Terjadinya disparitas lama bersekolah masyarakat di tanah air harus segera diatasi sebagai bagian upaya untuk memberikan layanan pendidikan yang merata bagi setiap warga negara,” ujar Lestari, yang akrab disapa Rerie.

Ketimpangan Pendidikan Antarprovinsi

Data BPS juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan antarprovinsi. Penduduk di DKI Jakarta memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi, yaitu 11,5 tahun (hampir lulus SMA), sementara penduduk di Papua Pegunungan hanya mencapai 5,1 tahun (tidak lulus SD).

Rerie menekankan bahwa upaya mengatasi ketimpangan ini memerlukan berbagai langkah konkret, seperti pemberian beasiswa, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta sistem pembelajaran yang adaptif sesuai dengan kondisi daerah.

Peran Infrastruktur Telekomunikasi

Anggota Komisi X DPR  dari Dapil II Jawa Tengah ini juga menyoroti pentingnya infrastruktur telekomunikasi, terutama jaringan internet, untuk memudahkan akses pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah 3T membutuhkan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi disparitas pendidikan,” tegas Rerie.

Komitmen Kuat dari Semua Pihak

Rerie menegaskan bahwa mewujudkan layanan pendidikan yang merata membutuhkan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dukungan dari masyarakat.

“Kita perlu komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini adalah langkah penting untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing,” ujarnya.

Harapan untuk Masa Depan

Rerie berharap masalah disparitas lama bersekolah dapat segera diatasi. Dengan demikian, upaya meningkatkan kualitas SDM nasional dan menciptakan generasi yang siap bersaing di masa depan dapat terwujud. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...