BerandaLegislatifDorong Keterlibatan Perempuan di Politik, Wakil Ketua MPR Rerie: Afirmasi dan Edukasi...

Dorong Keterlibatan Perempuan di Politik, Wakil Ketua MPR Rerie: Afirmasi dan Edukasi Diperlukan

Published on

spot_img

Tantangan Terbesar adalah Meningkatkan Kesadaran Perempuan untuk Berpolitik

JAKARTA, PARLE.CO.ID–– Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan bahwa langkah afirmasi dan edukasi sangat diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana melahirkan perempuan yang memiliki kesadaran dan keberanian untuk terjun ke dunia politik serta mampu mengambil peran dalam pengambilan keputusan di ruang publik.

“Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” ujar Rerie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2/2025).

Pernyataan ini disampaikan Rerie dalam Diskusi Publik bertajuk Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan oleh Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta.

Peran Political Will dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan

Dalam diskusi tersebut, Rerie menekankan bahwa political will dari para pemangku kepentingan serta kepercayaan dari pimpinan organisasi sangat penting untuk memberikan dukungan bagi perempuan agar dapat berkiprah di dunia politik.

“Langkah afirmasi sangat diperlukan karena sebagian besar perempuan masih enggan untuk masuk ke dunia politik,” tambahnya.

Turut hadir dalam acara ini Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami, Ketua Bawaslu RI Rachmat Bagja, Wakil Ketua Baleg DPR RI Dr Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, serta Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Irjen Pol (Purn) Desy Andriani.

Pentingnya Edukasi Politik bagi Perempuan

Rerie juga mengakui bahwa hingga saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuka wawasan perempuan mengenai pentingnya peran mereka dalam dunia politik. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya edukasi yang masif bagi perempuan di semua lapisan sosial agar pemahaman dan keberanian mereka dalam berpolitik dapat tumbuh.

“Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat harus bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan,” tutupnya. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...