BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

Sabtu, 18 April 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

    Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

    Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

    BerandaLegislatifEddy Soeparno Pastikan Anggaran KIP Kuliah Tidak Dipotong, Komitmen Jaga Akses Pendidikan...

    Eddy Soeparno Pastikan Anggaran KIP Kuliah Tidak Dipotong, Komitmen Jaga Akses Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu

    -

    JAKARTA, PARLE.CO.ID — Dalam agenda Roadshow MPR Goes to Campus di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno memberikan kepastian kepada mahasiswa bahwa anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) tidak akan terkena efisiensi anggaran.

    Hal ini disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran mahasiswa yang mengadu mengenai potensi pemotongan dana beasiswa KIP.

    Kepastian Anggaran KIP Kuliah Tetap Utuh

    Eddy Soeparno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memastikan bahwa anggaran KIPK tidak akan dipotong. “Sudah dijelaskan oleh Ibu Menkeu dan Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasco bahwa Anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) tidak akan terkena efisiensi anggaran,” ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

    Ia menambahkan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama pemerintah, dan jumlah penerima serta anggaran KIP akan tetap dipertahankan.

    Komitmen MPR untuk Awasi Implementasi KIP

    Di hadapan civitas akademika dan mahasiswa Unnes, Eddy Soeparno menyatakan komitmennya untuk mengawal implementasi kebijakan KIP di kampus-kampus.

    “Tujuannya adalah agar pertama, memastikan tidak ada pemotongan KIP pada adik-adik mahasiswa kita yang tidak mampu. Kedua, memastikan KIP diberikan tepat sasaran kepada mereka yang berhak dan membutuhkan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

    Dukung Akses Pendidikan bagi Kelompok Kurang Mampu

    Eddy, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum PAN, meyakini bahwa lebih banyak lagi kelompok miskin dan tidak mampu harus mendapatkan akses untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang universitas. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan prioritas penuh pada pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Saya meyakini bahwa Pak Prabowo akan memberikan prioritas penuh pada pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya kita mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang,” tutup anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi Infrastruktur, Energi, dan Lingkungan Hidup ini.

    Dukungan untuk Masa Depan Pendidikan Indonesia

    Kepastian dari Eddy Soeparno ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran mahasiswa mengenai keberlanjutan program KIP. Dengan komitmen pemerintah dan MPR untuk menjaga anggaran pendidikan, diharapkan semakin banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa hambatan finansial. Program KIP sendiri merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

    Dengan langkah ini, pemerintah dan lembaga legislatif menunjukkan keseriusan mereka dalam memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. (P-01)

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI