JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, terus menyuarakan dukungannya terhadap upaya Presiden Prabowo dalam membenahi sistem subsidi energi. Menurutnya, langkah ini penting untuk mewujudkan visi ketahanan energi nasional yang lebih baik.
Sebagai bentuk dukungan, Eddy mengusulkan perubahan pola subsidi yang selama ini diberikan kepada barang, seperti LPG 3kg, diubah menjadi subsidi langsung kepada masyarakat.
“Khusus penjualan LPG 3kg, kami telah menyampaikan dalam beberapa kesempatan agar pola subsidi diubah dari subsidi produk ke subsidi langsung kepada penerima,” ujarnya.
Subsidi Langsung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Eddy menjelaskan bahwa subsidi langsung ini akan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kementerian Sosial (DTKS). “Mereka yang terdaftar dalam DTKS akan menerima subsidi secara langsung melalui transfer atau mekanisme penyerahan dana lainnya untuk membeli LPG subsidi setiap bulan,” lanjutnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan bahwa LPG 3kg telah menjadi kebutuhan pokok hampir setiap rumah tangga di Indonesia. Namun, ia menyayangkan bahwa penggunaan LPG subsidi kini meluas ke kalangan menengah, bahkan hingga kafe dan restoran. “Pada awalnya, LPG 3kg ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera. Namun, kini penggunaannya meluas. Inilah yang perlu dibenahi bersama,” tegasnya.
Ilustrasi Mekanisme Subsidi Langsung
Eddy memberikan ilustrasi mengenai mekanisme subsidi langsung ini. “Jika subsidi pemerintah dalam satu tabung LPG 3kg adalah Rp 33.000 dan setiap kepala keluarga menggunakan 3 tabung per bulan, maka penerima subsidi akan mendapatkan Rp 99.000 secara tunai dari pemerintah,” jelasnya.
Dengan mekanisme ini, harga LPG 3kg di pasaran akan distandarisasi sesuai ketetapan regulator dan Pertamina. “Hanya akan ada satu harga LPG 3kg di pasaran, yaitu harga eceran tetap,” tambahnya.
Manfaat Subsidi Tepat Sasaran
Eddy menekankan bahwa pemberian subsidi tepat sasaran tidak hanya mengedepankan asas keadilan, tetapi juga meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pembiayaan program pemerintah Prabowo-Gibran tidak selalu berasal dari peningkatan pendapatan negara, tetapi juga dari penghematan anggaran, khususnya melalui distribusi subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembenahan sistem subsidi ini sejalan dengan momentum penghematan yang sedang dilakukan pemerintah. Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kota Bogor dan Cianjur, Eddy berharap reformasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (P-01)
