BerandaUncategorizedSebanyak 157 Ribu Anak di Sumsel, Putus Sekolah, Komisi X DPR RI...

Sebanyak 157 Ribu Anak di Sumsel, Putus Sekolah, Komisi X DPR RI Dorong Kebijakan Tepat Sasaran

Published on

spot_img

PALEMBANG, PARLE.CO.ID– Komisi X DPR RI menggelar Kunjungan Spesifik (Kunspek) ke Palembang, Sumatera Selatan, pada 30-31 Januari 2025. Fokus utama kunjungan ini adalah tingginya angka putus sekolah di Sumatera Selatan, yang mencapai 157.280 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Anggota Komisi X DPR RI, Lita Machfud Arifin, menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran agar anak-anak yang putus sekolah bisa kembali mendapatkan pendidikan. Data Angka Tidak Sekolah (ATS) menunjukkan bahwa 80.794 penduduk di Sumsel belum pernah mengenyam pendidikan.

“Oleh karena itu, akurasi data BPS sangat penting dalam perumusan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujar Lita kepada media, Jumat (31/1/2025).

Ia berharap kunjungan ini menghasilkan data dan masukan yang bisa diperjuangkan di DPR RI.

“Kami berharap mendapatkan masukan dan data yang akurat serta memahami kendala pendidikan di Sumatera Selatan agar dapat kami bawa ke DPR RI dan diperjuangkan,” tambah Legislator Partai NasDem asal Palembang dan alumni SMA Xaverius 2 Palembang itu.

Di sisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi menegaskan bahwa kondisi ekonomi di provinsi tersebut cukup stabil, dengan inflasi yang terkendali dan tingkat kemiskinan yang membaik.

“Saya berharap BPS terus menjadi mitra dalam pembangunan daerah, dan pemerintah kabupaten/kota harus menggunakan data BPS sebagai dasar dalam perumusan kebijakan,” kata Elen.

Kunjungan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati dan Mahfudz Abdurrahman, serta anggota lainnya, seperti Denny Cagur, Muhammad Nur Purnamasidi, Ferdiansyah, H. Moch Iqbal Romzi, dan Muslimin Bando.

Perwakilan dari BPS RI serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga turut serta dalam agenda ini. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...

More like this

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...