Oleh: Zidan Adam, S.I.Kom.*
BADAN Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI memiliki posisi strategis dalam diplomasi internasional Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas hubungan parlementer dengan negara lain, BKSAP seharusnya menjadi ujung tombak diplomasi Parlemen yang netral dan profesional, tanpa terpengaruh oleh dinamika politik domestik. Namun, kekhawatiran muncul ketika potensi partisan dapat mencemari fungsi utama badan ini.
Dalam konteks diplomasi internasional, peran Indonesia di kawasan Arab dan Timur Tengah patut diapresiasi. Dalam beberapa kesempatan, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI bidang Islam dan Timur Tengah, melakukan pidato-pidato penting di negara-negara tersebut. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa aktivitas tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gelora, melainkan sebagai bagian dari tugas negara yang diembannya.
Keberhasilan Gelora dalam mendapatkan perhatian di kancah politik domestik, maupun internasional tidak lepas dari kinerja dan kemampuan yang ditunjukkan. Pengakuan yang diterima Gelora bukan semata-mata karena posisi atau jabatan tertentu, tetapi karena kerja nyata yang konsisten dalam berbagai bidang.
Kinerja pemerintah, termasuk upaya diplomatik Kementerian Luar Negeri, telah menunjukkan keberhasilan nyata, terutama terkait isu Palestina. Keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja satu kelompok atau partai politik, tetapi kolaborasi dari berbagai elemen bangsa yang memiliki tujuan bersama, yakni memperjuangkan perdamaian dan keadilan.
Namun, muncul pertanyaan ketika isu-isu diplomasi seperti Palestina digunakan sebagai alat politik domestik oleh beberapa kelompok. Sebagai contoh, langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mengonsolidasikan isu-isu keumatan patut dihargai di awal. Akan tetapi, jika upaya ini diarahkan untuk menyaingi atau memperkeruh diplomasi Indonesia yang telah berjalan efektif, hal ini justru dapat melemahkan posisi Indonesia di mata dunia.
BKSAP DPR RI diharapkan dapat menjadi institusi yang netral dan bebas dari kepentingan partisan. Diplomasi Parlemen bukanlah arena untuk memperjuangkan agenda politik kelompok tertentu, tetapi untuk mendukung kebijakan luar negeri Indonesia secara menyeluruh. Kepemimpinan di BKSAP harus dipegang oleh tokoh yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas untuk menjaga netralitas dan fokus pada kepentingan bangsa.
Mengapa? Sebab, jika BKSAP dijadikan alat politik oleh kelompok tertentu, dampaknya tidak hanya akan merusak reputasi Indonesia di kancah internasional, tetapi juga menurunkan efektivitas diplomasi Parlemen sebagai salah satu pilar penting dalam hubungan antarnegara. BKSAP harus tetap pada jalur independen, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan aktor-aktor lain untuk memaksimalkan pengaruh Indonesia dalam isu-isu global.
Diplomasi untuk Bangsa, Bukan Alat Politik!
Langkah diplomasi Indonesia harus selalu didasarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik sempit. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), meskipun belum memiliki perwakilan di DPR RI, telah menunjukkan dukungan penuh terhadap diplomasi Indonesia. Sikap ini menjadi contoh bagaimana semua pihak dapat berkontribusi tanpa mengorbankan integritas diplomasi nasional.
Dalam hal ini, BKSAP memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga reputasi diplomasi parlemen. Sebagai mitra strategis dalam diplomasi internasional, BKSAP harus mampu bekerja secara profesional dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Dengan demikian, Indonesia dapat terus memainkan peran sentral sebagai penggerak perdamaian dunia.
Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi internasional Indonesia bukanlah milik satu pihak, melainkan hasil kerja kolektif dari semua elemen bangsa. Semua pihak, termasuk BKSAP, harus menjaga semangat ini dengan menjauhkan diri dari politisasi dan partisan. Hanya dengan cara ini, diplomasi Indonesia dapat terus menjadi simbol integritas dan kepemimpinan global. ***
* Penulis adalah Sarjana S1 Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Pancasila.
