BerandaLegislatifMPR  Kawal Percepatan Pembangunan IKN: Fokus pada Kesejahteraan dan Keberlanjutan

MPR  Kawal Percepatan Pembangunan IKN: Fokus pada Kesejahteraan dan Keberlanjutan

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) AM Akbar Supratman, bersama rombongan pimpinan MPR, melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) untuk memantau langsung perkembangan pembangunan gedung parlemen di kawasan pusat pemerintahan baru tersebut. Tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dari aspek infrastruktur, lingkungan, hingga sosial.

Kehadiran Pimpinan MPR untuk Kawal Progres IKN

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Edy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono. Pimpinan MPR berdialog langsung dengan Kepala OIKN untuk memastikan rencana pembangunan gedung parlemen (MPR, DPR, DPD) beserta fasilitas tempat tinggal anggota parlemen di IKN.

Peninjauan dilakukan di beberapa titik strategis, termasuk kawasan inti pemerintahan, infrastruktur jalan utama, dan kawasan pemukiman yang sedang dibangun. AM Akbar Supratman menegaskan pentingnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam proses pembangunan.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan IKN ini tidak hanya sesuai jadwal, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar AM Akbar Supratman, senator asal Sulawesi Tengah.

Target 2028: Presiden Berkantor di IKN

Dalam kesempatan tersebut, AM Akbar Supratman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Hal ini menandai penyelesaian pembangunan fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN.

“Presiden telah memberikan arahan agar kegiatan pemerintahan pusat dimulai di IKN pada 2028, dengan sarana dan prasarana yang diperlukan sudah disiapkan,” jelas AM Akbar Supratman.

Pentingnya Kolaborasi dan Manfaat untuk Masyarakat

Selain memantau pembangunan fisik, AM Akbar Supratman juga berdialog dengan masyarakat dan pekerja proyek. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelancaran pembangunan.

“Kami berharap IKN menjadi simbol kemajuan bangsa yang tidak hanya modern, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Pimpinan MPR menekankan perlunya percepatan pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana transportasi. Semua ini untuk memastikan IKN siap menjadi pusat pemerintahan yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia.

Komitmen MPR RI untuk Kawal Proyek Strategis Nasional

Di akhir kunjungan, MPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan IKN hingga selesai tepat waktu. Dukungan penuh akan diberikan agar proyek strategis nasional ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pembangunan inklusif.

“MPR RI akan terus mengawal proses pembangunan IKN dan memastikan proyek ini berjalan dengan baik sesuai prinsip keadilan sosial,” tutup AM Akbar Supratman. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...

Ahmad Muzani: Arsip Konstitusi Merekam Perjalanan Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia

Perjalanan Indonesia membangun negara dan demokrasi tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah, tetapi juga...

More like this

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...