JAKARTA, PARLE.CO.ID – Pemerintah resmi menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M, keputusan yang disambut baik oleh masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI bersama Komisi VIII DPR RI ini mencerminkan perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap kebutuhan umat di tengah tantangan ekonomi.
Meski begitu, masalah waktu tunggu keberangkatan haji yang panjang masih menjadi perhatian. Direktur Utama UMRA.ID, Endy Kurniawan, menyoroti pentingnya upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini.
“Waktu tunggu keberangkatan haji yang mencapai belasan hingga puluhan tahun menjadi persoalan utama. Jika antrean ini bisa dipangkas, tentu akan meningkatkan kepuasan calon jamaah,” kata Endy, Selasa (7/1/2025).
Endy, yang juga politisi Partai Gelora Indonesia, menjelaskan bahwa beberapa kelompok masyarakat mampu memilih Haji Khusus atau Haji Furoda untuk menghindari antrean panjang. Namun, jumlah jamaah yang mampu mengambil opsi ini relatif kecil.
Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI dan pemerintah menyepakati biaya haji tahun 1446 H/2025 M. Jamaah harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55.431.750, sementara total BPIH ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai Rp93.410.286.
Sisanya, sebesar Rp34.073.267, akan ditanggung melalui nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan skema ini, jamaah menanggung 62% biaya, sedangkan 38% sisanya ditutup dari nilai manfaat.
Penurunan biaya haji ini diharapkan mampu meringankan beban calon jamaah. Namun, pemerintah diingatkan untuk terus mencari solusi guna mempersingkat antrean panjang keberangkatan haji.***