BerandaEksekutifMenperin Agus Gumiwang Kartasasmita: Dukungan terhadap Revisi Permendag 8 Tahun 2024

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita: Dukungan terhadap Revisi Permendag 8 Tahun 2024

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kesiapan untuk memberikan masukan terkait revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Aturan ini telah menuai diskusi, khususnya dalam hal dampaknya terhadap industri manufaktur dalam negeri.

Pernyataan Menperin Agus Gumiwang

Dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (6/1/2025), Menperin Agus menegaskan komitmen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mendukung upaya revisi aturan impor ini.

“Kami memang sudah pernah diajak diskusi dan kami siap untuk membantu memberikan masukan terhadap substansi yang dibutuhkan oleh manufaktur,” ungkapnya.

Agus menyambut baik rencana revisi ini sebagai bentuk sinergi yang positif antar-kementerian di Kabinet Merah Putih.

“Terima kasih kepada Kemendag atas niat merevisi Permendag 8/2024. Ini sesuatu yang positif di awal 2025,” tambahnya.

Latar Belakang Permendag 8/2024

Permendag 8 Tahun 2024, yang diterbitkan pada Mei tahun lalu, adalah revisi dari Permendag 36 Tahun 2023 tentang larangan dan pembatasan (lartas) barang impor. Kebijakan ini menghapuskan keharusan penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kemenperin untuk produk pakaian jadi, yang mengakibatkan lonjakan impor barang jadi dan berdampak negatif pada kinerja manufaktur nasional.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyoroti bahwa kebijakan ini telah membuat pasar domestik dibanjiri produk impor, sehingga melemahkan daya saing produk lokal.

“Permendag 8/2024 menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja manufaktur,” ujarnya.

Dukungan dari Kementerian Perdagangan

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya menyampaikan bahwa revisi Permendag 8/2024 sedang dalam proses peninjauan bersama kementerian dan lembaga lainnya.

“Permendag 8/2024 bisa diubah tergantung hasil reviewnya. Ini makanya kami terus diskusi,” ujar Budi Santoso dalam konferensi pers di Jakarta.

Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan perlindungan industri lokal.

Revisi Permendag 8 Tahun 2024 menjadi langkah penting dalam memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Kemenperin dan Kemendag, diharapkan kebijakan baru yang dihasilkan dapat mendukung pertumbuhan sektor industri sekaligus melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...

Ahmad Muzani: Arsip Konstitusi Merekam Perjalanan Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia

Perjalanan Indonesia membangun negara dan demokrasi tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah, tetapi juga...

More like this

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...