JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Achmad menyatakan bahwa biaya haji 2025 masih dapat ditekan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang berharap biaya haji tahun ini dapat lebih terjangkau.
“Komponen terbesar biaya haji ada di penerbangan. Karena Garuda Indonesia merupakan milik pemerintah, Kementerian Agama dapat melakukan pendekatan untuk menurunkan biaya penerbangan, yang sebelumnya mencapai Rp34,3 juta,” kata Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag dan Komisi VIII DPR RI, Kamis (2/1/2025).
Achmad juga menyoroti penurunan biaya makan jemaah, yang sebelumnya SAR16,50 per porsi pada 2024, diusulkan turun menjadi SAR15 pada tahun ini. Menurutnya, langkah ini penting untuk meringankan beban jemaah, banyak di antaranya adalah petani yang harus menabung bertahun-tahun demi bisa berhaji.
“Masalah-masalah yang terjadi pada haji 2024 tidak boleh terulang. Kementerian Agama harus lebih sigap dan cermat dalam memberikan pelayanan kepada jemaah,” tegas Legislator dari Dapil Riau itu.
Di sisi lain, Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama, Hilman Latief mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684 per jemaah. Dari total tersebut, 70% atau sekitar Rp65.372.779 akan dibebankan langsung kepada jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), sementara 30% sisanya ditutupi dari nilai manfaat sebesar Rp28.016.905.
“Bipih mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya hidup, serta paket layanan Masyair. Sementara layanan konsumsi ditutupi dari nilai manfaat,” jelasnya.
Hilman juga mengungkapkan bahwa usulan ini didasarkan pada asumsi nilai tukar rupiah Rp16 ribu per USD1, nilai tukar SAR1 setara Rp4.266, dan kuota haji reguler sebesar 221 ribu jemaah. Dengan berbagai upaya ini, DPR berharap biaya haji dapat lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan, sehingga memberikan kenyamanan maksimal bagi para jemaah. ***