BerandaEksekutifSoal Kenaikan PPN 12 Persen, Bukti Presiden Dukung Kebijakan Pajak Berkeadilan

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Bukti Presiden Dukung Kebijakan Pajak Berkeadilan

Published on

spot_img

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Bukti Presiden Dukung Kebijakan Pajak Berkeadilan
JAKARTA – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada barang dan jasa mewah, bertujuan menciptakan keadilan sosial, bukan untuk membebani masyarakat.

Demikian diungkap Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talk bertajuk “Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025”, Rabu (1/1/2025).

Menurut Fahri, kebijakan ini difokuskan kepada kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi besar, sementara masyarakat dengan pendapatan rendah tetap mendapatkan perlindungan melalui insentif pajak.

“Jadi tidak ada niat buruk terhadap rakyat. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk memperkuat ekonomi negara yang harus didukung secara luas,” ujarnya.

Wakil Menteri Perumahann dan Kawasan Pemukiman (Wamen KPK) ini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo ingin memanfaatkan pajak sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain peningkatan pendapatan negara, pemerintah juga berkomitmen memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Ini langkah yang benar dari sebuah negara yang ingin menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya,” tambah Fahri.

Kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini juga menyoroti pentingnya kesadaran sosial bagi masyarakat yang memiliki kekayaan berlebih. Menurutnya, tanggung jawab sosial adalah bagian penting dari menciptakan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

“Orang yang memiliki kekayaan melimpah tidak akan bisa hidup tenang jika dikelilingi oleh kemiskinan. Karena itu, komando ekonomi Prabowo bertujuan menciptakan kesejahteraan yang lebih luas,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Fahri menyebut bahwa Presiden Prabowo memiliki dua visi besar dalam membangun ekonomi Indonesia: menghentikan praktik korupsi dan menjaga kelestarian alam. Ia berharap setelah memasuki Tahun Baru 2025, Indonesia semakin diakui sebagai negara yang aman, damai, dan berperan besar di kancah global.

“Indonesia tidak hanya menjadi pemain domestik, tetapi juga pemain global, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Gaji Karyawan PT Pos Indonesia Terancam, Sufmi Dasco Dorong Pencairan Tagihan Rp158 Miliar

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mendorong pemerintah segera mencairkan tagihan sekitar Rp158...

Jelajahi Pesona Pekalongan: Dari Keindahan Alam Pegunungan Hingga Edukasi Warisan Budaya Batik

Temukan 6 rekomendasi destinasi wisata menarik di Pekalongan, mulai dari Curug Bajing, Black Canyon,...

Ida Nurlaela: Kawal Ketat Pembiayaan KDMP Lewat Himbara agar Tak Jadi Beban Fiskal

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela meminta pengawasan pembiayaan Koperasi...

Lepas Masa Sendiri, Aura Kasih Tambatkan Hati pada Pria Profesional Non-Selebriti

Penyanyi Aura Kasih mengungkapkan kisah asmara terbarunya dengan seorang pria profesional non-selebriti yang sudah...

More like this

Gaji Karyawan PT Pos Indonesia Terancam, Sufmi Dasco Dorong Pencairan Tagihan Rp158 Miliar

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mendorong pemerintah segera mencairkan tagihan sekitar Rp158...

Jelajahi Pesona Pekalongan: Dari Keindahan Alam Pegunungan Hingga Edukasi Warisan Budaya Batik

Temukan 6 rekomendasi destinasi wisata menarik di Pekalongan, mulai dari Curug Bajing, Black Canyon,...

Ida Nurlaela: Kawal Ketat Pembiayaan KDMP Lewat Himbara agar Tak Jadi Beban Fiskal

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela meminta pengawasan pembiayaan Koperasi...