JAKARTA, PARLE.CO.ID — Dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di sektor infrastruktur, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun ) bersama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menandatangani Perjanjian Kerja Sama. Penandatanganan ini berlangsung Selasa (17/12/2024) di The East Tower, Jakarta.
Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh JAM-Datun R Narendra Jatna, dan Direktur Utama SIG Donny Arsal. Selain itu, acara ini juga diisi dengan sharing session bertema ‘Business Judgment Rule’ untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan bisnis yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip hukum.
Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan dukungan hukum kepada SIG dalam menghadapi tantangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini sejalan dengan peran SIG sebagai BUMN Holding di sektor infrastruktur dan material bangunan yang memiliki kontribusi strategis terhadap pembangunan nasional.
Asta Cita dan Program Prioritas Presiden
Dalam sambutannya, JAM-Datun menyoroti pentingnya Asta Cita ke-3, yang mencerminkan misi presiden dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur. JAM-Datun menekankan, perjanjian ini sejalan dengan Program Prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya pada Program Prioritas Nomor 13 dan 14.
Program tersebut meliputi pembangunan hunian berkualitas yang terjangkau, pemerataan ekonomi melalui penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) beserta kota-kota mandiri lainnya. JAM-Datun juga menggarisbawahi quick wins nomor 4 dan 7, yaitu pembangunan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan, serta pembangunan infrastruktur desa yang menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi masyarakat, termasuk generasi milenial dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pentingnya Mitigasi Risiko Hukum
JAM-Datun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan SIG kepada Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung tata kelola hukum perusahaan. Menurutnya, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan mitigasi risiko hukum yang mungkin timbul, baik terkait kerugian material, risiko reputasi, maupun kepatuhan terhadap regulasi.
“Perjanjian ini menjadi bukti komitmen kedua belah pihak dalam menciptakan praktik bisnis yang transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku,” ujar JAM-Datun. Ia juga menegaskan pentingnya pemahaman terkait fiduciary duty, termasuk prinsip duty of skill and care dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.
Penguatan Kompetensi dan Dukungan untuk Infrastruktur
Lebih lanjut, JAM-Datun mendorong SIG untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan bersama. Langkah ini diharapkan mampu mengantisipasi perubahan regulasi yang dinamis, serta mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Setiap keputusan bisnis harus didasari itikad baik, kehati-hatian, dan fokus pada kepentingan perseroan, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan,” tegasnya, sebagaimana dikutip dari pernyataan tertulis Puspenkum Kejagung yang diterima di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Kolaborasi untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini mencerminkan upaya bersama antara JAM-Datun dan SIG dalam menciptakan tata kelola yang berintegritas. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pembangunan nasional, khususnya di sektor infrastruktur, sambil menjaga kepatuhan hukum dan prinsip transparansi.
Acara ini menjadi langkah penting dalam penguatan sinergi antara pemerintah dan BUMN, sekaligus menciptakan landasan yang kokoh untuk menjawab tantangan hukum dan operasional di masa depan. (P-01)