JAKARTA, PARLE.CO.ID — Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 digunakan secara maksimal demi kepentingan rakyat. Dalam acara penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Puan menegaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

“DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga baru, pelaksanaan anggaran negara dapat semakin optimal bagi rakyat,” ujar Puan, Selasa (10/12/2024).

APBN 2025: Siap Menghadapi Masa Transisi
Dikutip dari Antara, Puan menjelaskan bahwa penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menandai kesiapan pelaksanaan APBN 2025. APBN ini disusun dalam masa transisi pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, dengan komunikasi intensif antara Pemerintah, DPR, dan tim Presiden Prabowo sebelum pelantikan resmi.

“Proses pembahasan APBN 2025 dilakukan secara konstruktif untuk memastikan fleksibilitas anggaran dalam mengakomodasi prioritas pemerintahan baru,” jelasnya.

Tantangan Global dan Dinamika Ekonomi
Puan menggarisbawahi bahwa pelaksanaan APBN 2025 akan menghadapi tantangan besar, termasuk dampak global pasca-pandemi, dinamika perekonomian, geopolitik yang tidak menentu, perubahan iklim, dan percepatan digitalisasi.

“Diperlukan upaya ekstra untuk menghasilkan belanja negara yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata mantan Menko PMK ini.

Penyelesaian Masalah Struktural untuk Percepatan Kemajuan
Menurut Puan, pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah struktural di berbagai sektor guna menciptakan kemajuan yang inklusif. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan efektivitas belanja negara sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Belanja negara harus dialokasikan pada program-program yang berdampak langsung bagi rakyat, karena dana APBN berasal dari uang rakyat,” tegas Puan.

Prioritas Anggaran untuk Pelayanan Publik
Puan juga mengingatkan bahwa anggaran negara harus memudahkan rakyat dalam mengakses pelayanan penting, seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

“Fokus utama adalah memastikan anggaran mampu menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkasnya.

Komitmen untuk Anggaran yang Berkualitas
Puan Maharani menutup dengan penegasan bahwa DPR akan terus mengawal pelaksanaan APBN 2025 agar sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu mendukung kepentingan rakyat. “Kami akan memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan penekanan pada transparansi, efektivitas, dan keberpihakan kepada rakyat, Puan optimistis APBN 2025 dapat menjadi fondasi kuat untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia. (P-01)