JAKARTA, PARLE.CO.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki ‘political will’ atau kemauan politik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, termasuk di dalamnya soal kompetensi dan peningkatan kesejahteraan guru. Jadi, apa yang disampaikan Prabowo soal kenaikan gaji guru itu adalah sebagai bentuk political will pemerintahnya.
Pendapat ini disampaikan Ketua Bidang Pendidikan DPN Partai Gelora Indonesia, Sarah Handayani berbicara dalam Gelora Talks bertajuk ‘Guru, Kesejahteraan, Profesionalitas dan Masa Depan Indonesia Emas 2045, dikutip Kamis (5/12/2024).
Seperti diketahui, pada peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang digelar di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11/2024) lalu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru-guru ASN dan PPPK, serta guru-guru non-ASN.
Namun, lanjut Sarah, pernyataan Presiden Prabowo itu, harus dilihat secara menyeluruh, sebab tidak sekedar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gaji guru saja, tetapi juga peningkatkan tunjangan sertifikasi dan kompetensi guru dalam mengajar.
“Pak Prabowo ingin melakukan revolusi pendidikan, seperti juga yang dicita-citakan Partai Gelora. Nah, untuk meningkatkan kualitas SDM kita, maka bagian terkecil dari tulang punggung suatu bangsa itu, adalah kualitas manusianya. Maka pemerintah perlu membuka akses pendidikan untuk semua warga negara,” ujarnya.
Artinya, dalam melakukan revolusi pendidikan itu, Presiden Prabowo akan meningkatkan sarana dan fasilitas pendidikan. Lalu, profesionalitas, kualitas, kompetensi dan peningkatan kesejahteraan guru-guru, karena guru adalah kunci untuk kebangkitan dan tonggak bagi berdirinya sebuah negara. Apalagi pemerintah juga telah menyusun visi Indonesia Emas 2045.
“Mudah-mudahan dengan adanya political will, keinginan politik dari pemimpin kita, maka semuanya bisa terjadi. Partai Gelora akan mengawal revolusi pendidikan ini,” kata Sarah yang juga Dosen Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka ini. ***
