JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengingatkan soal meningkatnya politik uang (money politics) pada pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pilkada. Dan, hal itu patut diwaspadai.
“Selalu menjadi permasalahan di dalam pemilihan langsung, legislatif maupun eksekutif, adalah maraknya dan meningkatnya intensitas dari money politics. Saya kira perlu diwaspadai,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Dikutip dari Antara, Eddy meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan aparat penegak hukum untuk dapat bertindak tegas, jika mengendus adanya praktik politik uang Sebab, jelasnya, politik uang dapat merugikan calon lain yang ikut berkontestasi hingga menyebabkan kalah dalam kompetisi.
“Termasuk masyarakat, koalisi masyarakat sipil maupun masyarakat umum, yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak dipenuhi karena adanya money politics,” ujarnya.
Terkait pencegahan praktik politik uang dengan membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Uang Kartal, Eddy menilai bahwa yang perlu ditekankan adalah aspek penegakkan hukumnya.
“Undang-undang sekuat apa pun, tetapi kalau pelaksanaan undang-undang tidak dilaksanakan aspek penegakkan hukum, sanksi, saya kira itu akan percuma,” tandasnya. (P-01)
