JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid prihatin dan mendukung upaya para hakim melalui aksi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI), untuk menuntut keadilan, memperbaiki kinerja dan kesejahteraan.
“Negara seharusnya menjadi contoh bagi penegakan hukum, termasuk soal ketaatan laksanakan putusan judicial review di MA, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang dikeluhkan para hakim,” kata Hidayat dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Hidayat menekankan, penting bagi pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memperhatikan serius tuntutan para hakim dengan segera mengabulkan tuntutan-tuntutan mereka.
Bahkan, Hidayat mengusulkan agar SHI melakukan upaya-upaya yang lebih strategis. Salah satunya, bertemu Komisi III DPR, DPD, juga hakim senior di MA, untuk ikut peduli dengan perjuangan para juniornya.
Inti semua permasalahan mengenai kesejahteraan hakim, sebutnya, perlu menjadi catatan dengan baik, dan disampaikan dengan benar, agar bisa meyakinkan dan menjadi pegangan bagi pemerintahan maupun DPR yang baru. Selain soal kesejahteraan, menurutnya juga masalah penegakan hukum dan permasalahan peradilan lainnya yang selama ini dihadapi para hakim juga perlu menjadi catatan. (P-01)
