JAKARTA, PARLE.CO.ID – Indonesia dinilai penting membentuk Angkatan Siber, memperkuat tiga matra yang sudah ada yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Alasannya, posisi geopolitik Indonesia yang sangat rawan, berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris: Malaysia, Singapura, dan Australia. Ketiganya tergabung dalam five power defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya.
“Terlebih dunia sudah memasuki era internet of military things/internet of battle-field things, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Sekaligus meningkatkan fungsi perangkat militer menjadi lebih efektif dan optimal, sebagaimana terlihat dalam perang Rusia – Ukraina, maupun perang Palestina – Israel,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyampaikan Kuliah Umum Program Pendidikan Reguler (PPRA) Angkatan 66 dan 67 Tahun 2024 Lemhannas RI, di Auditorium Lemhannas RI, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Dijelaskan, internet of military things juga menunjukkan bahwa dunia semakin larut menghadapi perang generasi V (G-V) Siber dengan center of gravity pada data dan informasi. Menghadapi G-V, Singapura, Jerman, dan Tiongkok merupakan contoh negara yang telah membentuk angkatan siber sebagai matra tersendiri. Pasukan Siber Tiongkok diprediksi yang terbesar di dunia, mencapai 145 ribu personel.
“Jika tidak segera diantisipasi, dampak yang dihasilkan dari perang G-V bisa lebih dahsyat dibandingkan empat perang lainnya. Dengan kekuatan siber yang dikendalikan dari jauh, sebuah negara bisa melumpuhkan objek vital negara lainnya seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, hingga operasional Alutsista Militer. Melalui serangan siber, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tidak bisa digunakan,” jelas Bamsoet.
Bahkan lebih mengerikan, alat tempur seperti pesawat dan kapal selam di remote dari luar negeri untuk melakukan serangan seperti melempar bom tanpa bisa dikendalikan oleh kita. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Saat ini saja, jika kita melaporkan kehilangan handphone, dari kantor pusat bisa langsung di destruct sehingga si pencuri tidak bisa menggunakan.
“Karena itu, ke depan saat membeli alat tempur atau sarana prasarana critical infrastructure dari luar negeri, beberapa coding-nya harus diganti oleh angkatan siber. Sehingga pabrikan asalnya tidak lagi punya kendali penuh. Hal ini untuk meminimalisir anasir jahat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandas Bamsoet. (P-01)
